Menteri BUMN Diminta Bentuk Tim Audit Rental Pesawat Garuda

Peneliti Alpha Research Database, Indonesia, Ferdy Hasiman

JAKARTA-Peneliti Alpha Research Database, Indonesia, Ferdy Hasiman mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membentuk tim audit untuk membongkar dugaan praktek bisnis illegal yang dilakukan pejabat Garuda Indonesia.

Salah satu praktek bisnis itu yakni charter pesawat dan sistem sewa atau rental (leasing) pesawat ke leasor yang dilakukan Garuda selama ini.

“Terungkapnya kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton illegal yang diduga melibatkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Akhsara Danadiputra membuat kita curiga, jangan sampai masih ada praktek bisnis illegal lainnya yang perlu diaudit. Karenanya, saya menganjurkan agar menteri BUMN membentuk team melakukan audit terhadap praktek bisnis atau cara-cara yang tidak lazim terjadi dalam bisnis Garuda,” ujar Ferdy di Jakarta,Minggu (8/12)

Salah satu praktek bisnis yang patut dicurigai itu adalah charter pesawat dan sistem sewa atau rental (leasing) pesawat ke leasor yang dilakukan Garuda selama ini. Apalagi, Garuda ini banyak rental pesawat.

“Faktanya, si tukang rentalnya untung, Garudanya tiarap,” imbuhnya.

Per tahun 2018 misalnya, dari total 202 unit pesawat, yang dimiliki Garuda hanya 22 unit pesawat dan sisanya sebesar 180 unit pesawat adalah rental, ke perusahaan-perusahaan leasing (pembiayan) pesawat.

“Biaya charter pesawat Garuda yang mencapai Rp 15.2 triliun atau 33,57 % dari total beban operasional penerbangan pun perlu dijelaskan ke public,” tegasnya.

Sementara untuk biaya sewa pesawat tidak kalah besar. Tahun 2018, Garuda membayar sewa pesawat dari Export Development Canada sebesar Rp 733 miliar (unit pesawat tidak diinformasikan dalam laporan keuangan 2018), membayar sewa pesawat dari Mitsuis Leasing Capital sebesar Rp 3.3 miliar untuk 46 unit pesawat dan IBJ Verena Finance Rp 7 miliar untuk 50 unit pesawat.

“Masih banyak lagi perusahaan-perusahaan leasing lain yang harus dibayarkan Garuda setiap tahun. Total biaya leasing pesawat tahun 2018 sebesar Rp 1.04 triliun,” tuturnya.

Kerugian yang diderita Garuda ini jelasnya sebagai risiko tidak memiliki Direktur yang visioner dan memiliki perhatian khusus terhadap perusahaan.

Padahal, sejak tahun 2014, Garuda mengalami kerugian besar. Tahun 2014 mengalami kerugian sebesar Rp 5.1 triliun, tahun 2017 merugi sebesar Rp 2.2 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp 2.78 triliun.

Sementara beban operasional penerbangan sangat besar, tahun 2017 sebesar Rp 34.6 triliun dan 2018 meningkat sebesar Rp 38 triliun.

Kerugian ini memang dipompa oleh biaya operasional penerbangan Garuda termasuk pembelian avtur, pembelian perangkat lunak dan keras pesat pesawat. Tahun 2018, biaya Bahan Bakar, termasuk avtur (43,57%) sebesar Rp 19 triliun dan biaya sewa.

Dia menjelaskan, risiko kinerja keuangan dan manajemen yang buruk membuat harga tiket menjadi naik. Untuk kategori Asia Tenggara, Garuda termasuk maskapai penerbangan paling mahal.

“Bisa saja Garuda melakukan kartel tiket, tinggal bekerjasama dengan maskapai lain untuk menaikan harga,” terangnya.

Kenaikan tiket pesawat berdampak buruk terhadap perekonomaian. Sektor pariwisata adalah bagian yang paling berdampak dari mahalnya harga tiket. Padahal, pemerintahan Jokowi sedang gencar mendorong pembangunan pariwisita, termasuk mendesain 10 destinasi pariwisata untuk menambah devisa negara.

“Tanpa melakukan lompatan besar, kinerja keuangan Garuda Indonesia tidak akan pernah berubah. Pergantian Direktur Utama Garuda menjadi kunci perubahan,” pungkasnya.