Menyoal Revisi UU Bank Indonesia

Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah

Oleh: MH Said Abdullah

Beberapa hari ini kita diramaikan oleh rencana Badan Legislasi DPR untuk merevisi Undang Undang (UU) No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).

Memang draf tersebut merupakan draf awal yang dibuat oleh Badan Legislasi DPR.

Saya amat menyayangkan draf tersebut muncul ke publik dengan kontruksi pengaturan yang masih dangkal. Jadi wajar bila kemudian terjadi respon negatif dari para pelaku pasar dengan setimen negatif terhadap nilai tukar rupiah.

Ada dua hal yang perlu saya kemukakan terkait revisi Undang Undang No 23 tahun 1999 ini. Pertama, menyangkut momentum revisi UU No 23 tahun 1999 menurut hemat saya tidak pas.

Kebutuhan mendesak kita adalah memulihkan ekonomi nasional yang bakal mengalami resesi.

Perkiraan saya resesi ini akan berjalan hingga tahun 2020 bila melihat pertumbuhan c19 masih tinggi, bahkan positive rate menyentuh 18% per 1 September 2020 kemarin. Harusnya seluruh sumber daya kita, kita kerahkan mengatasi dua hal ini.

Baca :  Banggar DPR RI Minta Presiden Terbitkan 3 Perppu

Kedua; kontruksi revisi UU No 23 tahun 1999 belum menyentuh tantangan ekonomi, terutama sektor keuangan kita kedepan.

Alih alih menjawab tantangan terhadap kebutuhan dimasa depan, beberapa pasal pengaturan di draf revisi UU No 23 tahun 1999 malah berpotensi menimbulkan masalah masalah baru. Misalnya tentang keberadaan Dewan Moneter.

Melalui Undang Undang No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), kita telah memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

KSSK ini komposisinya telah merepresentasikan kelembagaan sebagaimana yang di maksud oleh Dewan Moneter.

Menteri Keuangan adalah Koordinator KSSK. Jangkauan kewenangan KSSK malah tidak saja sektor moneter, tapi keseluruhan sektor keuangan yang berpotensi menimbulkan krisis sistem keuangan.

Masalah kedua terkait pengaturan ini adalah pengembalian kewenangan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI).

Baca :  APBN 2019 Ditengah Perlambatan Ekonomi Global

Pengaturan ini bakal membatalkan sebagian besar isi Undang Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertanyaan mendasarnya, apakah beberapa kasus kelemahan pengawasan di OJK serta merta di jawab dengan pengalihan pengawasan bank ke BI? Saya melihat bukan ini pokok masalahnya.

Pokok masalahnya terkait OJK adalah tidak ada lembaga pengawas yang kuat. Layaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki Dewas KPK yang kuat.

Disisi lain OJK memiliki kewenangan yang luar biasa, akan tetapi anggaran OJK didapatkan dari pungutan terhadap industri keuangan secara langsung oleh OJK. Ada celah konflik kepentingan, anggaran dari pelaku industri, tetapi OJK mengatur dan mengawasi pelaku industri.

Poin ini saya kira yang harus kita pikirkan untuk disempurnakan.

Poin lain yang saya temukan dari draf revisi UU No 23 tahun 1999 ini adalah adanya kesalahan ketik, yang seharusnya itu tidak terjadi pada perubahan di pasal 11 ayat 5 yang kalimat pertamanya terputus, sehingga kehilangan maksud. Salah ketik lain terjadi tentang batas akhir nota kesepakatan BI dan pemerintah dituliskan selambat lambatnya tahun Februari 2004, padahal mungkin maksudnya Februari 2024.

Baca :  Said Abdullah: Ada Moral Hazard Secara Sistematis dan Terorganisir di Jiwasraya

Tantangan Kedepan
Secara umum saya melihat draf revisi UU No 23 tahun 1999 ini belum menjawab kebutuhan kita di masa depan.

Beberapa poin yang sekiranya perlu dimasukkan bila revisi UU No 23 tahun 1999 ini dilanjutkan adalah, pertama: bila kita cermati problema kita memang ada di sektor fiskal; rasio pajak stagnan malah turun, kita mengalami deindustrialisasi, defisit perdagangan, membesarnya impor, terutama pangan dan energi, serta tingginya angka icor bila dibandingkan dengan negara tetangga.

Hal hal ini yang justru memberikan tekanan pada sektor moneter.