JAKARTA- DPR setuju dengan rencana holding sektor pertambangan yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun tetap meminta agar pengelolaannya tak sembarangan. “Sebab, holding ini rawan untuk diperjualbelikan sahamnya,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W Yudhya kepada wartawan melalui pesan singkat, Sabtu (25/11/2017).
Untuk diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjamin pembentukan holding BUMN tambang terjadi pada akhir bulan ini.
Adapun yang menjadi induk dari holding BUMN tambang adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) yang 100% sahamnya masih dimiliki negara.
Inalum akan menjadi induk dari tiga BUMN tambang lainnya, yaitu PT Timah (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA). “Sebab, (dengan holding) keuntungannya bisa lebih efisien. Utamanya, Efisiensi dalam oprasional cost karena yang organisasi overlapp bisa disederhanakan,” tambahnya.
Meski mengaku setuju dengan rencana holding, Satya meminta agar pemerintah tetap berhati – hati menjalankan rencana tersebut. Utamanya, soal kejelasan pemerintah untuk memegang mineral right. “Lalu juga booking reserves yang ada ditangan pemerintah jangan dikapitalisasi atau diagunkan yang berpotensi akan tergadaikan,” tandas Politikus Golkar ini. ***
