Mestinya, SBY Beri Dukungan Politis ke Polisi

Monday 23 Sep 2013, 5 : 16 pm
Dr. Moh. Jafar Hafsah

JAKARTA-Banyaknya kasus penembakan terhadap aparat kepolisian mestinya menjadikan Presiden SBY bersikap lebih tegas.

Karena polri perlu dukungan politis.

“Ketika terjadi penembakan dengan target aparat kepolisian, seharusnya SBY sebagai presiden dan membawahi institusi Polri, mestinya berani menyatakan dengan tegas, melawan aparat berarti berhadapan dengan saya,” kata Pakar hukum tata negara Irman Putrasidin dalam diskusi ‘Kekerasan pada Aparat’ bersama Ketua FPD MPR RI Ja’far Hafsjah, dan Ketua FPKS MPR RI TB. Soemandjaja di Jakarta, Senin (23/9).

Menurut Irman, dukungan moral dan politis itu sangat diperlukan agar mental aparat tidak jatuh saat menjaga keamanan masyarakat selama 24 jam.

“Pernyataan ini akan menjadi spirit bagi Polri dalam menjalankan keamanan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih jauh kata Irman, terlepas ada konflik internal, terorisme, dan atau konflik lainnya, maka institusi Polri dan TNI tetap harus dipisah.

“Masalahnya, tugas dan fungsinya berbeda. Di mana tantangan keamanan masyarakat ke depan makin kompleks dan berat,” terangnya.

Demikian juga tantangan pertahanan global ke depan makin berat, lanjut Irman, maka tak perlu lagi disatukan.

“TNI/Polri harus sama-sama menjadi intitusi negara yang profesional,” ujarnya.

Berbarengan dengan itu, sambung Irman, tetap mendukung semua pejabat negara seperti Kapolri, Panglima TNI, hakim agung, dan lain-lain dipilih dan atau diuji oleh DPR RI.

Karena semua pejabat tersebut akan berhadapan dengan rakyat. Karena itu Presiden dan DPR RI harus ikut mengembalikan wibawa aparat kepolisian tersebut agar tetap percaya diri (pede) dalam menjalakan tugasnya sebagaimana amanat UUD NRI 1945.

Hal yang sama disampaikan Ja’far Hafsjah,  Polri harus tetap profesional, dan independen dalam menjalankan tugasnya meski berada di bawah presiden.

“Saya harap Polri kerjanya dan lembaganya harus profesional, percaya diri, dan  independen dalam menjalankan keamanan masyarakat,” ujarnya.

Guna menekan agar kasus penembakan aparat berkurang, Jafar mengusulkan aparat terus melakukan sweeping senjata api.

“Kita harus sadar sebagai aparat selalu terancam,” ucapnya.

Menurut Jafar sweeping senjata api akan meminimalisir kepemilikan senjata api di masyarakat.

“Masyarakat harus bisa dipastikan individu tidak memiliki senpi, para pejabat negara termasuk Anggota DPR.  Sebab senjata api itu bawaannya panas. Begitu juga tidak ada kelompok bersenjata,” tuturnya.

Jafar menambahkan polisi harus merasa aman dulu sebelum bisa memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat.

“Menjadi persoalan adalah penegakan hukum mendapat ancaman. Karena dia selalu menjaga semuanya. Kalau ada yang mau merampok, penjaganya dulu diamankan. Itu resiko aparat keamanan,” pungkasnya. **cea.

Don't Miss

Revisi UU KPK Ditunda

JAKARTA-Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang (UU)

Terminal 2F Bandara Internasional Soetta Jadi LCCT Pertama di Indonesia

JAKARTA-Indonesia akhirnya memiliki terminal khusus bagi maskapai penerbangan berbiaya murah