JAKARTA-Ketua Komite IV DPD RI Elviana mendorong Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
Hal ini karena kondisi perekomian global sangat berpengaruh pada pencapaian sejumlah target prioritas nasional.
“Kami sangat memerlukan informasi dan masukan dari Kepala Bappenas berkaitan dengan perencanaan nasional bidang perekonomian. Sehingga informasi tentang perencanaan ini menjadi bahan pengawasan terhadap Kementerian UMKM,” katanya saat membuka Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PPN Suharso Monoarfa di ruang GBHN, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Lebih jauh kata Elviana, Komite IV saat ini sedang menyusun RUU Investasi dan Penanam Modal Daerah (RUU IPMD).
“Raker ini sekaligus terkait dengan usulan DPD RI untuk penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. Jadi sangat strategis,” ujarnya.
Selain itu, kata Senator asal Jambi, raker terkait juga dengan pengawasan UU 20/2008 tentang UMKM. Karena UMKM daerah ini sangat penting dan signifikan menggerakan ekonomi desa.
“Kami sudah rapat dengan OJK, BPS, Menkeu, Menkop/UKM dan puncaknya hari ini dengan Menteri PPN/BAPPENAS,” tambahnya.
Mantan Politisi PPP ini menjelaskan secara umum bahwa target pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perpres 61/2019 tentang RKP 2020 mencakup sejumlah hal. Yakni penurunan kemiskinan menjadi 8,5%-9,0%, kemudian penurunan pengangguran terbuka menjadi 4,8%-5,1%, lalu gini ratio 0,375-0,380 dan pembangunan IPM menjadi 72,51.
Dari lima prioritas yang tercantum dalam RKP tersebut, Komite IV DPD RI akan fokus pada 4 hal yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan, pertama prioritas bidang kerakyatan dan pembangunan UMKM, kedua-prioritas bidang kesehatan, ketiga-prioritas bidang peningkatan SDM dan keempat-prioritas bidang infrastruktur.
Sementara itu Menteri PPN Suharso Monoarfa menjelaskan sasaran pertumbuhan ekonomi daerah sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, wilayah Sumatera sebesar 4,9%, Jawa-Bali sebesar 5,8%, Kalimantan 4,1%, Sulawesi 7,0%, lalu NTT 3,7%, kemudian Maluku 6,7% dan Papua 6,0%.
Lebih jauh kata Suharso, 79% belanja non operasional Kementerian/Lembaga dialokasikan pada prioritas nasional (PN) dan lebih dari 70% diantaranya dirinci hingga proyek.
Misalnya, Pembangunan Manusia dan Pengentasan kemiskinan menelan sekitar Rp157,1 Triliun, infrastruktur dan pemerataan wilayah menelan Rp75,5 Triliun, lalu Nilai tambah sektor riil-industrialisasi dan kesempatan kerja membutuhkan anggaran Rp24,4 Triliun, kemudian soal Ketahanan pangan-Air-energi dan Lingkungan hidup butuh anggaran Rp43,7 Triliun dan Stabilitas Pertahanan Keamanan menelan Rp36, Triliun. *
