Miskonsepsi Tentang Energi Geothermal Perlu Diluruskan

Wednesday 21 Aug 2013, 3 : 42 pm
by

JAKARTA-Wakil Presiden Boediono meyakini bahwa pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi di Indonesia punya peluang sangat besar. Berbagai hambatan di lapangan sudah semestinya dihadapi satu persatu demi mengembangkan potensi tersebut, salah satunya adalah resistensi dari masyarakat. Resistensi tersebut timbul akibat masih banyaknya miskonsepsi tentang pengembangan energi geothermal. “Ini tugas kita semua, juga METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia) untuk terus-menerus memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk menuai dukungan,” kata Wakil Presiden Boediono saat membuka Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Conex 2013 di Jakarta Convention Center, Rabu (21/8).

Menurut Wapres, semua punya gairah untuk mengembangkan energi terbarukan. Karena itu ia ingin agar pada konferensi berikutnya dipaparkan berbagai kemajuan dari berbagai sektor energi terbarukan, apakah itu geothermal, solar, angin atau hydro sehingga para penggiat tetap fokus dan semangat dalam mengembangkannya.

Kesinambungan suatu bangsa, kata Wapres Boediono, tergantung pada berbagai hal. Namun ada tiga hal yang tak bisa ditinggalkan yakni sistem energi yang berkelanjutan, sistem penyediaan air dan sistem penyediaan energi bagi manusia yakni makanan. “Ketiga-tiganya ini harus berkelanjutan. Kita beruntung dikaruniai alam Indonesia yang begitu subur dan beragam kondisinya, karena saya mendorong masyarakat energi terbarukan utk sebesar mungkin berkembang di tanah air,” katanya.

Hambatan lain adalah mengenai tumpang tindih lahan. Fokus dari perbaikan hal ini, menurutnya, harus ditangani secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan instansi pusat. “Banyak pemerintah daerah yang menaruh minat pada pengembangan geothermal, namun mereka nampaknya membutuhkan semacam petunjuk pelaksana yang meliputi berbagai hal termasuk misalnya proses tender dan lain sebagainya,” kata Wapres.

Wapres juga menyentuh mengenai masalah kontrak kerja, yakni kontrak kerja antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan investor yang disepakati dan menguntungkan bagi semua pihak. “Kontrak kerja yang ideal tak bisa sekaligus dikembangkan tapi bisa dilakukan secara bertahap,” katanya. Hal ini membutuhkan upaya menggali berbagai pengalaman yang ada di dunia, termasuk proyek-proyek yang sedang berlangsung dan sudah terjadi sehingga bisa fokus dalam mencapai solusi bersama.

Dalam kesempatan itu Wakil Presiden memberikan selamat kepada tiga perusahaan yang mendapat Penugasan Survei Pendahuluan melalui Keputusan Menteri ESDM, yakni PT. Hitay Energi, PT. Bumi Lesugolo Energi dan PT Energi Kinan Internasional.
Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswo Utomo, pengembangan energi baru terbarukan adalah kunci utama dalam kebijakan energi nasional demi mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Sesuai dengan kebijakan itu, pada tahun 2020 diharapkan kebutuhan energi nasional sudah bisa dipasok 22% dari energi terbarukan. “Targetnya pada 2020 nanti kita memiliki energi terbarukan sebesar 6600 Megawatt. Ini membuat setiap tahun kita harus membangun setidaknya 300-500 Megawatt untuk mengejar kondisi saat ini yang baru mencapai 1360 Megawatt,“ katanya.

Menurut Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Rahmat Gobel, Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Conex 2013 ini akan menggelar konferensi, pameran dan pelatihan yang akan diikuti oleh peserta melalui online lebih dari seribu orang, lebih dari seratus makalah dan lebih dari 60 pakar, peneliti, direktur perusahaan, kalangan perbankan, komunitas perguruan tinggi dan lain sebagainya. “Hasil konferensi ini akan dibawa ke konferensi energi terbarukan Asia Pasific Economic Conference (APEC) di Bali, Oktober nanti,” katanya.  (www.wapresri.go.id)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Kasus Pajak Master Steel, Ditjen Pajak Bantah Terlibat

JAKARTA-Direktorat Jendral  Pajak (DJP) membantah dugaan keterlibatan Dirjen Pajak,  Fuad

Transaksi Modal dan Finansial Surplus US$7,8 M

JAKARTA-Minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia semakin tinggi