JAKARTA-Masalah pemerataan pembangunan menjadi perhatian serius dari Masyarakat Keluarga Gotong Royong (MKGR), khususnya soal pengembangan UMKM/UKM. Tumbuhnya UMKM yang merata bisa mendongkrak pertumbuhann ekonomi nasional.
“Salah satu menumbuhkan UMKM tentu dengan menggenjot kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke daerah-daerah yang dianggap kurang,” kata Ketua umum MKGR Drs Roem Kono dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Berdasarkan data Kemenko Perekonomian realisasi KUR periode Januari-Desember 2019 tercapat mencapai Rp139,5 triliun atau 99,6% dari target Rp140 triliun. Sedangkan pada 2018 realisasi mencapai Rp120,3 triliun dari target Rp120 triliun.
“Sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, masyarakat pedesaan harus menikmati kucuran KUR yang berkeadilan,” tambah anggota DPR Periode 2014-2019.
Lebih jauh Roem Kono meminta agar pejabat-pejabat teknis lapangan harus bekerja cepat sesuai dengan ritme kerja presiden. Apalagi Presiden Jokowi meminta transformasi pembangunan berorientasi pada pemerataan pembangunan.
“Kalau itu tersalur semua 190 triliun maka Indonesia sudah makmur dan ekonomi akan mengalami pertumbuhan dan pemerataan,” ujarnya.
Wakil Ketua umum Partai Golkar itu juga mendesak agar bunga KUR bisa diturunkan agar beban UMKM bisa lebih ringan. Sehingga ke depan UMKM bisa berlari kencang mengembangkan usahanya. “Dengan kebijakan itu, akan lahir UMKM berdaya saing global. Tentu ini yang diharapkan,” ucapnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pemerataan ekonomi itu para pembantu presiden Jokowi harus bekerja lebih cepat mengingat kian beratnya beban masyarakat akhir-akhir ini.
“Dengan cara ini baru kita bisa mengejar ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan antara desa dan perkotaan,” katanya.
Selain sejumlah bencana alam yang mendera, masyarakat saat ini juga dihadapkan dengan kenaikan harga kebutuhan harian dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS.
“Transformasi pembangunan yang dilakukan presiden Jokowi dengan membangun infrastruktur dan memindahkan ibukota luar biasa. Akan tetapi keseimbangan dari pembangunan itu jauh lebih penting,” ujar Roem Kono.
Hanya saja dia mengingatkan bahwa keberhasilan dan keberpihakan pembangunan terhadap desa juga harus diimbangi oleh manajemen pemerintahan yang baik.
“Dengan kondisi demikian maka target pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan melalui pengucuran KUR dapat dicapai guna memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, katanya.
Sebelumnya Presiden Jokowi dalam sambutannya Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah akhir tahun lalu menargetkan pada tahun 2024 pengucuran KUR sudah mencapai Rp 325 triliun untuk usaha-usaha mikro dan kecil.
Ditempat terpisah, Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan sebelumnya pemerintah telah menurunkan suku bunga KUR dari 24% pada 2008, kemudian menjadi 7% pada 2018.
“Salah satu hal besar yang dilakukan pemerintah untuk kebijakan KUR adalah menurunkan suku bunga menjadi 6%, dan plafon yang lebih agresif,” kata Iskandar di Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Menurutnya, apabila KUR melampau target, pemerintah tidak membayar subsidi kepada bank atau lembaga penyalur.
“Tapi karena anggaran masih cukup, kami masih setujui ,” katanya.
Dengan peningkatan plafon anggaran dan penurunan suku Bungan KUR tersebut, dia berharap khususnya pelaku usaha mikro juga dapat menikmati kue pembangunan. Dia mengatakan realisasi dan taret KUR dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan.
Misalnya saja pada 2017 terealisasi sebanyak Rp96,7 triliun dari target Rp110 triliun, sedangkan pada 2018 realisasi mencapai Rp120,3 triliun dari target Rp120 triliun.
Kendati begitu, KUR untuk sektor perdagangan atau non-produksi pada 2019 mulai menurun lantaran mulai berlakunya target realisasi KUR produksi atau non perdagangan sejak 2017. Realisasi KUR sector produksi hingga akhir tahun ini mencapai 51,5%, atau masih di bawah target sebesar 60%. ***eko
