JAKARTA-Badan Restorasi Gambut (BRG) menegaskan arah kebijakan dan komitmen tata kelola gambut yang baik, termasuk prinsip anti korupsi di dalamnya, paska dimulainya pencanangan aksi restorasi gambut pada 12 April lalu. Hal tersebut ditegaskan Kepala BRG, Nazir Foead seusai kunjungannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (21/4).
Kepala BRG yang disertai Sekretaris Badan dan seluruh Deputi bertemu dengan unsur pimpinan KPK sekaligus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Restorasi gambut adalah salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang transparan, partisipatif dan akuntabel”, ujarnya.
Menurutnya, tata kelola gambut mensyaratkan transparansi informasi partisipasi masyarakat yang efektif serta akuntabilitas dalam proses penetapan zonasi fungsi gambut serta lokasi restorasi. “Pencegahan korupsi pada pelaksanaan restorasi gambut akan efektif jika keterlibatan masyarakat diakui,” tegasnya.
Nazir, juga menyatakan dukungan kepada KPK dalam mensupervisi GN-SDA. “Koordinasi dan supervisi KPK bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk sektor perkebunan relevan dengan kerja restorasi gambut. Restorasi gambut adalah salah satu bentuk penyelamatan kerugian negara akibat salah urus ekosistem gambut di masa lampau. BRG siap bekerja sama dengan KPK mewujudkan tata kelola yang baik untuk sumber daya alam, khususnya di ekosistem gambut,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, Myrna Safitri, menjelaskan BRG sedang menyusun mekanisme pengaduan restorasi gambut. “Program Pantau Restorasi akan memungkinkan masyarakat terlibat aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan restorasi”, demikian disampaikan Myrna yang sebelumnya adalah salah seorang anggota Tim Pakar Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA) KPK.
