JAKARTA-Ketimpangan pendapatan antara miskin dan kaya di Indonesia sangat melebar. Jika kondisi ini tidak diatasi maka akan berpotensi melahirkan gejolak sosial yang pada akhirnya menganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro pemerataan kesejahteraan rakyat merupakan kunci demokrasi bermutu. Tanpa pemerataan mustahil demokrasi tumbuh. “Kalau kita lihat akumulasi kekayaan di China, dari 115 orang China menguasai hampir hampir 4 persen dari GDP. Sementara di Indonesia, 40 orang menguasai lebih dari 10 persen dari GDP. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan China,” ujar dia di
Karena itu kata dia pemerataan kekayaan memang begitu mendesak di Indonesia. Saat ini, data kemiskinan Indonesia tidak mengalami perubahan. “Di Indonesia kepanjangan tangan dari pemerintah belum ada. Di China, pemerintah sangat berperan sehingga jumlah kemiskinan di sana banyak ditanggulangi,” tutur dia.
Artinya, kontribusi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan di China sangat tinggi. Meskipun kesenjangan di China meningkat tetapi kemiskinan berkurang banyak. “Tetapi di Indonesia kan nggak. Jumlah kalangan atas semakin meningkat, sementara yang di bawah masih tetap di bawah. Jadi saya melihat hal itu menjadi yang perlu diperhatikan di Indonesia,” kata dia.
