CAPE TOWN-Delegasi DPR RI menuntaskan muhibah ke Cape Town untuk melakukan second-track diplomacy antara Indonesia dan Afrika Selatan. Kunjungan kerja ini sekaligus membangun konteks sejarah antar bangsa. “Muhibah ini bermakna diplomasi antar parlemen dan juga memperkuat hubungan historis Nusantara dengan Afrika Selatan yang usianya telah lebih dari tiga abad,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam siaran persnya, Jumat (18/5/2018)
Agenda kunjungan berlangsung tiga hari mulai 14 hingga 16 Juni di Cape Town yang merupakan ibukota legislatif Afrika Selatan.
Fahri Hamzah menjelaskan lebih lanjut bahwa peran parlemen sebagai wakil rakyat di Afrika Selatan benar-benar nampak meskipun mereka baru pada fase ‘belajar’ demokrasi pasca apartheid yang jelas. “Perdebatan tentang hak-hak rakyat baik minoritas dan mayoritas berjalan keras tapi mereka menjaga alam demokrasi kondusif. Mereka juga memodernisasi parlemennya dengan baik,” lanjut Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Implementasi Parlemen Modern di DPR RI.
Sebagaimana diketahui, Afrika Selatan mengalami tiga fase kehidupan bernegara yaitu kolonial, apartheid dan demokrasi Pasca-apartheid. ANC (African National Congress) sebagai partai penguasa yang dibentuk mendiang Nelson Mandela saat ini berkuasa di National Assembly & National Council of Provinces.
Selain dengan Parlemen Afrika Selatan, delegasi DPR RI juga menapaktilas sejarah penyebaran Agama Islam di Afrika Selatan yang dilakukan pendakwah Nusantara. Mereka adalah Syeh Yusuf Al-Makassari asal Makassar, Syekh Ismail Dea Malela asal Sumbawa (NTB) dan Tuan Guru asal Tidore.
Pada masa kolonialisme Belanda, mereka diasingkan dari Nusantara ke Simons Town dan Cape Town, Afrika Selatan kemudian menjadi tokoh bahkan dianugerahi gelar pahlawan di tanah baru yang mereka huni dan menjadi akar terbentuknya komunitas Muslim hingga hari ini.
Delegasi parlemen Indonesia terdiri dari Wilgo Zainar (F-GERINDRA), Jazilul Fawaid (FPKB), Muslim Ayub (FPAN), Zainut Tauhid (FPPP), Tamsil Linrung (FPKS), Syarifuddin Suding (F-HANURA), Akbar Faizal (F-NASDEM), serta diikuti oleh tenaga ahli, Setjen DPR dan Media. ***
