JAKARTA-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terancam bangkrut. Ini disebabkan jumlah pendapatan yang masuk dari iuran peserta tidak sebanding besarnya dana yang dikeluarkan untuk membayar kapitasi dan klaim pembayaran rumah sakit.
Namun Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fahmi Idris membantah isu yang menyebutkan badan yang dipimpinnya akan bangkrut atau ‘collapse‘. “Isu BPJS kolaps tidak benar. Jadi, jangan percaya karena isu ini dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Fahmi dalam keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3).
Oleh karenanya, ia meminta masyarakat peserta BPJS Kesehatan tidak perlu gelisah. Selain itu, Fahmi juga mengimbau rumah sakit dan pemberi layanan kesehatan lainnya untuk tetap melayani pasien BPJS. “Bapak Presiden sangat memberikan perhatian karena ini harus menjadi opini yang jangan sampai membuat gelisah baik itu rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan,” tegasnya.
Isu tentang BPJS di ambang kebangkrutan muncul setelah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyebut bahwa lembaga yang sebelumnya bernama PT Askes tersebut sedang kritis lantaran banyaknya peserta yang menunggak premi.
Idris menegaskan, balance sheet antara pemasukan dan pengeluaran BPJS Kesehatan itu balance (seimbang). Ini artinya, tidak ada masalah.
Menurutnya, pemasukan BPJS ada dua yakni, iuran dan sumber dana lainnya. “Kalau kita bicara iuran dan pengeluaran memang mismatch karena iuran pada dasarnya hitungannya masih di bawah rekomendasi dari DJSN. Kalau dalam bahasanya kurang lebih “underpricing” dari iuran yang diharapkan,” jelasnya.
Fahmi mengingat sudah mengkalkulasi agar program ini tetap berjalan. “Dan tentu ada sumber pemasukan lain,” terangnya.
Ia menyebutkan, dalam hal ini pilihannya tiga. Pertama apakah manfaatnya dikurangi. “Tentu kita tidak akan mengambil pilihan itu karena akan terjadi social cost yang besar. Masa orang cuci darah kemudian mulai besok dikurangi. Itu tidak kita pilih,” ujarnya.
Pilihan kedua, apakah menaikkan iuran sehingga match dengan pengeluaran. “Bapak Presiden menyampaikan, itu nanti setelah program ini dirasakan semakin baik,” jelas Fahmi.
Untuk itu, disiapkan alokasi dana untuk mengatasi masalah tersebut. “Jadi clear. Untuk diketahui publik, bahwa isu BPJS kolaps itu tidak benar adanya karena balance sheet-nya sudah kita hitung antara pemasukan dan pengeluaran di tahun 2016 ini mendekati dengan apa yang kita perkirakan,” urainya.
Distribusi KIS
Mengenai distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS), dia menjelaskan, per 31 Desember 2015, telah tercetak 87,006 juta kartu. Hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan mencetak semua kartu yang terdapat di master file BPJS Kesehatan. “Semuanya sudah 100% terdistribusi ke pihak ketiga, dalam hal ini PT POS dan Tiki JNE dan juga mitra BPJS, aparat pemda setempat,” jelas Fahmi.
Ia menegaskan, Presiden sangat concern bahwa kartu ini harus diterima oleh end user (mereka yang berhak). Untuk itulah BPJS Kesehatan membuat posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi KIS. “Sampai hari ini posko ini terus memantau apakah PT POS sudah menyampaikan ini ke end user, apakah Tiki JNE sudah menyampaikan sampai end user,” jelas Fahmi.
Menurutnya, setiap hari dilakukan entry data. Per hari ini sudah 90% lebih sudah diterima oleh end user. “Target kami akhir Maret ini harus ada kepastian apakah distributor ini dapat mengirimkan sampai ke end user atau tidak. Kalau kemudian ada perubahan alamat peserta, kemudian karena berjalannya waktu sudah meninggal, kita harus catat, harus kita rapikan. Bila diperlukan atas izin Ibu Mensos nanti tentu akan kita perbaharui data pengganti,” pungkasnya.
