YOGYAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai amanat UU 21/2011 terus berupaya meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan sektor industri jasa keuangan di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad saat meresmikan kantor baru OJK di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Senin (2/2).
Dia berharap, keberadaan kantor baru OJK di DIY lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan seluruh industri jasa keuangan di DIY yang menjadi kewenangan OJK serta memperkuat tugas edukasi dan perlindungan konsumen dengan menjadikan gedung kantor baru ini sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat selaku konsumen dari Lembaga Jasa Keuangan. “Keberadaan OJK harus bisa memenuhi harapan masyarakat, yakni untuk mendorong terciptanya Sektor Jasa Keuangan yang berdaya tahan tinggi untuk mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran Sektor Jasa Keuangan dalam meningkatkan kegiatan perekonomian termasuk peningkatan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor OJK Yogyakarta Dani Surya Sinaga mengharapkan dukungan dari Pemda serta berbagai pihak untuk membantu OJK mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang baik di daerah. Kerjasama dengan Pemda sangat terkait dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang memberikan mandat kepada OJK untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro di seluruh penjuru Tanah Air mulai 2015.
Untuk pelaksanaan tugas pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM, OJK berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Hingga Desember 2014, jumlah jaringan Kantor Perbankan yang telah beroperasi di lima kabupaten di propinsi DIY telah mencapai 811 kantor Bank, dari 60BU/BUS dan 65 BPR/BPRS. Kabupaten Sleman adalah kabupaten yang memiliki paling banyak jaringan kantor perbankan, mencapai 280 jaringan kantor perbankan.
Data OJK pada akhir tahun 2014 lalu mencatat jumlah pembiayaan/kredit yang telah disalurkan perbankan (BU/BPR) kepada masyarakat di propinsi DIY mencapai Rp29,7 triliun. Komposisi pinjaman yang diberikan, 60% berupa pembiayaan modal kerja dan investasi, sementara 40% sisanya merupakan pembiayaan konsumsi. Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan, real estaste, dan industri pengolahan adalah sektor ekonomi yang mendapat penyaluran kredit paling besar. “Melihat komposisi pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat, saya melihat masih terdapat cukup ruang bagi perbankan untuk terus mendukung perkembangan sektor industri di propinsi DIY dengan terus meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada sektor riil, sehingga keseimbangan portfolio pembiayaan dapat terjaga,” katanya.
Sementara jumlah kredit yang disalurkan untuk UMKM di propinsi DIY mencapai Rp12,7 triliun, atau mencapai 42,8% dari seluruh pinjaman yang disalurkan perbankan di propinsi DIY. Jumlah penyaluran kredit kepada UMKM bertumbuh 22,4% (ytd) sepanjang tahun 2014. Ini menunjukkan dukungan yang cukup baik dari sektor perbankan terhadap perkembangan sektor UMKM di propinsi DIY. Diharapkan melalui dukungan kepada UMKM, terdapat distribusi pendapatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat di propinsi DIY.
