JAKARTA-Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan ada yang meragukan kebijakan tax amnesty. Kebijakan itu diisukan menggerogoti kekayaan orang. “Tentu saja isu itu tidak benar. Justru Tax Amnesty ini merupakan kebijakan yang tepat. Karena pengusaha membutuhkan kepastian hukum,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Dialog Tax Amnesty, Repatriasi Dana ke Indonesia Peluang dan Tantangannya, Jakarta, (22/9/2016).
Menurut OSO sapaan akrabnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo itu merupakan kebijakan yang cerdas. Dengan kebijakan ini, Presiden ingin memberi kesempatan dan pengampunan dalam pembayaran pajak. Aturan ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang ada. “Jadi dijamin tidak akan diganggu gugat, jangan khawatir,” terangnya.
Dengan adanya kebijakan itu, lanjut OSO, maka sekarang orang berduyun-duyun membayar pajak lewat tax amnesty. Tax Amnesty disebut Oesman Sapta sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan dana yang besar untuk memperkuat dan menjalankan negara.
Dalam menjalankan negara, pemerintah menggunakan strategic, structure, skill, system, speed dan target. Dalam menyusun program pembangunan, dikatakan Oesman Sapta kita mempunyai program jangka pendek, 15 tahun; jangka menengah, 25 tahun; dan jangka panjang, 50 tahun.
Dengan waktu-waktu yang telah ditentukan itu maka masa kepemimpinan yang maksimum berkuasa selama 10 tahun tidak bisa mengubah sistem yang telah dibentuk.
Diungkapkan OSO, kalau uang yang ada di luar negeri sudah kembali atau ada di Indonesia maka selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat aturan yang lebih baik dibanding Singapura.
Untuk itu Oesman Sapta setuju dengan tax amnesty. “Tax amnesty mendisiplinkan pengusaha dan yang lainnya untuk patuh pada aturan,” ujarnya.
Disebut negara lain mempunyai kebanggaan karena mempunyai sistem. “Kita juga punya sistem yang berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya seraya menegaskan empat hal itu pertahanan Indonesia yang tak bisa digoyahkan. ***
