JAKARTA-Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi, yang disebut dengan Paket Kebijakan Ekonomi Ketujuh. Paket ekonomi baru ini melengkapi Paket Kebijakan Ekonomi jilid I, II, III, IV, V, dan VI yang telah dirilis sebelumnya.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, Paket Kebijakan jilid Tujuh itu dibagi dalam tiga pendekatan. Pertama berkaitan dengan industri padat karya. Kedua tetap ada kaitannya dengan industri padat karya, dan Ketiga terkait masalah agraria tentang percepatan kemudahan dalam penderbitan sertifikat tanah, terutama untuk PKL
Terkait dengan industri padat karya, Seskab mengemukakan, adanya perubahan peraturan pemerintah yang ingin memberikan kemudahan pada industri-industri tertentu yang khusus, dimana repentensif karyawannya banyak, yang SDM (Sumber Daya Manusia)nya banyak.
Adapun terkait masalah agraria, menurut Seskab, pemerintah akan memberikan tentang percepatan kemudahan dalam penderbitan sertifikat tanah, terutama untuk Pedagang Kaki Lima (PKL). “Nanti juga akan diatur lebih lanjut bagi sektor-sektor lainnya,” tutur Pramon seraya meminta Menko Perekonomian menjelaskan lebih detil paket kebijakan ekonomi jilid tujuh itu.
