JAKARTA-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat dirancang dengan menonjolkan sektor atau subtansinya. “Ini bukan pengulangan, ini kelanjutan. Karena kita melihat memang belum dipahami dengan baik oleh dunia usaha, oleh masyarakat,” kata Darmin kepada wartawan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9).
Darmin menceritakan, beberapa hari lalu setelah diumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, yaitu 9 September 2015, didatangi perwakilan dari 4 (empat) bank terbesar di Indonesia. “Mereka bilang ada peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang akan berlaku 1 Oktober, kalau itu berlaku kita akan susah bisnisnya,” ungkap Darmin mengenai persoalan yang disampaikan perwakilan keempat bank tersebut.
Namun setelah dicek, lanjut Darmin, peraturan itu sudah dicabut. Tapi para bankir ini tidak tahu. “Itu salah satu yang akan dijelaskan kembali dalam Paket II,” papar Darmin.
Bukan hanya itu, lanjut Menko Perekonomian itu, pemerintah juga akan menjelaskan persektor supaya bisa lebih rinci. “Kalau berapa puluh peraturan kurang rinci, jadi mungkin hanya 6-7 yang harus dijelaskan sehingga rinciannya menjadi bisa (dipahami),” pungkas Darmin.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setelah meluncurkan Paket Kebijakan Tahap I September 2015 pada 9 September lalu, Pemerintah dalam waktu dekat kembali akan meluncurkan Paket Deregulasi untuk membuat Indonesia semakin kompetitif di dalam investasi global, dan membuka ruang agar lapangan kerja kita semakin kompetitif bagi dunia usaha.
“Bapak Presiden memberikan arahan kepada semua menteri yang hadir untuk mengurangi, memotong sekali lagi dan tentunya membuat efisien bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9).
Seskab menjelaskan, Presiden Jokowi mengundang para menteri bidang ekonomi itu untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan dua hal, yaitu Pertama, membuat Indonesia menjadi semakin kompetitif di dalam investasi global karena memang masih banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi barier, menjadi hambatan.
“Bapak Presiden memberikan arahan kepada semua menteri yang hadir untuk mengurangi, memotong sekali lagi dan tentunya membuat efisien bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia,” jelas Pramono.
