Paket WTO Memperparah Korupsi dan Menyandera Presiden 2014

Rabu 11 Des 2013, 3 : 36 pm
by

Oleh: Henry Saragih

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia

Koalisi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) menolak Paket Bali WTO dan mengecam peran aktif Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam meloloskannya. Kesepakatan tersebut telah meletakkan tujuan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan lingkungan pada prioritas terendah, karena potensinya memperbesar praktek korupsi dan menjadi sandera politik pemerintahan baru pasca 2014.

Pada 7 Desember akhir pekan lalu, WTO mengumumkan disepakatinya Paket Bali oleh 160 negara anggota. Setelah terjadinya skandal politik tukar-guling (trade-off) untuk menyelesaikan dua isu: Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation) dan Proposal Public Stockholding for Food Security dalam Perjanjian Pertanian.

Hasilnya, Perjanjian Trade Facilitation berhasil diadopsi dengan mengakomodasi semua keinginan negara industri mendapatkan kemudahan akses impor dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonominya yang kini tengah terjerembab dalam krisis ekonomi berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat dalam kesepatan Trade Facilitation menyepakati penghapusan hambatan  dalam aturan kepabeanan sehingga mempercepat arus barang impor dan rendah biaya serta reformasi perpajakan. Hal ini semata-mata agar komoditas impor sampai di tangan konsumen dengan lebih murah. Tidak perlu mempermasalahkan apakah hal tersebut diproduksi di dalam negeri atau di impor. Tindakan ini bisa membuat industri dalam negeri sekarat, dan memperluas bangkrutnya sektor ekonomi rakyat di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaMoneter.com. Mari bergabung di Channel Telegram "BeritaMoneter.com", caranya klik link https://t.me/beritamoneter, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca juga berita kami di:

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Pemkab Tangerang Harus Kuasai Aetra Tangerang, Akhwil: Pelarangan Swastanisasi Air Berlaku di Seluruh Indonesia

TANGERANG-Ketua Lembaga Pembela Hak Indonesia (LPHI) Akhwil Ramli menyatakan Pemkab

Jokowi: Perbaikan Sistem Birokrasi Bisa Atasi Korupsi

JAKARTA-Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perbaikan sistem birokrasi untuk mengatasi