Pancasila Terkepung Liberalisme dan Kapitalisme

JAKARTA-Saat ini kapitalisme dan liberalisme telah mengepung eksistensi Pancasila. Sayangnya, eksitensi Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara tetap dibiarkan dilibas oleh dua paham ideologi tersebut oleh para pemimpin maupun partai politik. Pada lingkup birokrasi yang penanaman Pancasilanya lebih teroganisir, ternyata tidak selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup (the way of life) atau sebagai dasar hidup bernegera.

“Sampai jam ini, birokrasi masih penuh dengan korupsi. Reformasi birokrasi masih diukur dengan remunerasi, naikan gaji. Yang ada kita justru membuat abuse (penyalahhgunaan), yang diharapkan dapat mengawal birokrasi justru tidak punya peran apa-apa,” kata Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dalam diskusi bertema “Mengevaluasi Pemimpin Nasional (Tak) Pancasilais” di Jakarta, Minggu (2/6) kemarin.

Baca :  Moralitas dan Solidaritas Kunci Hadapi Masalah Kesehatan

Margarito menilai semua urusan masih diukur dengan berapa besar kapital yang bisa diberikan. “Maka itu dalam musim politik sekarang ini, agar setiap caleg, pilkada, dan calon pemimpin nasional agar ditimbang, ditakar, agar tidak salah dalam menentukan calon pemimpiin,” tambahnya. 

Dari sisi liberalisme, Pancasila juga masih terkungkung oleh persoalan tersebut. Oleh karena itu, dia mempertanyakan bagaimana bangsa ini mau bicara nasionalisme, sedangkan sumber-sumber ekonomi dikuasai asing. Begitu juga, dengan  keadilan dan kesejahteraan yang hanya menjadi simbol dan nyanyian belaka.

Ketua The Presiden Center Eddy Herwani Didied Mahaswara mengatakan, banyak terjadi salah kaprah yang dilakukan oleh pemimpin di negeri ini. Seharusnya Pancasila tidak dimasukkan ke dalam 4 Pilar Negara tetapi seharusnya terpisah.

Baca :  Soal Seleksi Anggota BPK, Pengamat Desak MKD Periksa Pimpinan Komisi XI DPR

“Karena Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangs dan negara ini sehingga kedudukannya lebih tinggi dari tiga pilar lainnya yaitu UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” ujarnya.

Dia juga mempersoalkan tidfak optimalnya pemimpin di negeri baik di pemerintahan maupun di legislatif, untuk mendorong dan memberi pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Pancasila kepada seluruh rakyat baik dati tingkat pendidikan terendah maupun rakyat yang berada di ujung pelosok negeri ini.

Sementara itu, pengamat politik Boni Hargens meyakini eksistensi Pancasila masih tetap ada karena keberadaannya dipaksakan. Penerapan azas tunggal Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan bernegaralah yang membuat Pancasila seolah masih tetap hidup.

Baca :  Deklarasi Kerinduan 1000 Pelajar Terhadap Pendidikan Moral Pancasila

“Coba bayangkan kalau azas tunggal itu dicabut, saya yakin banyak yang akan beralih azasnya tidak lagi menggunakan Pancasila, tetapi mungkin menggunakan azas agama atau lainnya yang memiliki nilau jual untuk merebut konstituen,” kata Boni. 

Kalau kondisi ini yang terjadi, menurut Boni sebenarnya bangsa ini maupun politisi partai politik tertentu berada dalam kemunafikan.

“Mereka mengaku Pancasilais, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka tidak. Jadi saya mengibaratkan Pancasila sebenarnya sudah seperti bangkai. Untuk itu, menjadi tugas kita semua untuk mengembalikan ruh Pancasila agar hidup kembali di dalam sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara ini,” pungkasnya. **can