Pandemi Corona dan Ancaman Pengangguran

Jika secara eksponensial penderita Covid-19 terus bertambah dan grafik tidak menunjukkan turun secara konstan, implikasi kelompok usaha dengan berbagai skala juga akan makin banyak terkena dampaknya, mulai merumahkan karyawan hingga PHK. Dan, dua-duanya secara ekonomi makin costly, apalagi secara kemanusiaan.

Membendung Pengangguran

Di luar program penanganan langsung penderita Covid-19, pemerintah telah menggulirkan berbagai program jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi untuk berupaya maksimal mengatasi dampak sosial ekonomi pandemi. Setidaknya ada tujuh program yang digulirkan pemerintah untuk menambal dampak sosial. Yakni, Program Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), kartu sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik untuk golongan tertentu, dan bantuan sosial khusus warga Jabodetabek. Anggaran yang dialokasikan pada APBN 2020 terhadap tujuh program tersebut sebesar Rp 110 triliun.

Baca :  Pandemi Covid-19, Pemkot Tangerang Uji Coba Bilik Disinfektan

Untuk kebijakan stimulus ekonomi, pemerintah telah menggulirkan bauran kebijakan fiskal dan moneter, mulai penurunan suku bunga BI rate, menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah dan valuta asing di bank umum, serta memperluas underlying transaksi bagi investor asing untuk lindung nilai bagi kepemilikan rupiah mereka. Pada sisi fiskal, pemerintah telah memberikan pembebasan pajak restoran dan hotel di 10 destinasi wisata andalan, pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 untuk pekerja, penundaan PPh pasal 22 untuk impor, pengurangan PPh pasal 25 untuk badan menjadi 22 persen pada 2020 dan 2021 serta 20 persen pada 2022, restitusi PPN selama 6 bulan, serta stimulus kredit untuk plafon maksimal Rp 10 miliar.

Baca :  Fokus Pemerintah Pada Kesehatan, Bantuan Sosial dan Dunia Usaha

Untuk menjalankan kebijakan dan program stimulus ekonomi itu, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 70,1 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional.

Apakah program tersebut akan efektif membendung pengangguran dan memulihkan ekonomi nasional? Saya berkeyakinan program ini akan menjadi obat bagi masalah-masalah sosial ekonomi yang timbul akibat pandemi. Namun, ada syarat untuk menjadikan program tersebut efektif. Pertama, dilandaskan data sosial yang akurat, tata kelola yang baik, dan monev yang memadai. Kedua, program ini ada kedaluwarsanya. Estimasi saya, program tersebut akan efektif maksimal 6 bulan. Itu pun dengan asumsi grafik penderita Covid-19 tidak makin menjulang tinggi.

Bila objektivitas persyaratan tersebut tidak terpenuhi, program sosial dan stimulus ekonomi itu menjadi tidak optimal. Karena itu, setiap bulan pemerintah harus memiliki hasil monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan program-program tersebut. Kita tidak sedang berpikir rutinitas, butuh ekstra effort untuk menjalankan program tersebut. Karena itu, jangan main-main, tidak banyak ’’amunisi” anggaran yang kita punya, terlebih bantalannya bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN).

Baca :  Hadapi Covid-19, Masyarakat Jabodetabek Bakal Dapat 200.000 Paket Sembako