Pangan, Energi, dan Pelemahan Rupiah Akan Menjadi Isu Krusial

Anggota FPDI Perjuangan, DPR RI, Ir Andreas Eddy Susetyo MM

Oleh: Ir Andreas Eddy Susetyo MM

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebagaimana tercermin dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan Presiden Joko Widodo masih menghadapi problem serius. Kerentanan di bidang pangan baik aspek persediaan maupun lonjakan harga, pelemahan rupiah terhadap dolar AS, dan merosotnya harga minyah dunia akan menjadi isu krusial. Devaluasi Yuan telah menambah ketidakpastian ekonomi global sehingga menambah kekhawatiran perekonomian dunia yang jika berlanjut berpotensi menimbulkan krisis lebih parah.

Di bidang pangan, Indonesia sangat rentan terhadap permainan para spekulan dan mafia sehingga lonjakan harga berbagai komoditas seperti cabai, beras, daging dan bahan pangan lain seolah menjadi tradisi yang tak terselesaikan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya fenomena alam berupa Elnino di mana Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampaknya. Sebagaimana yang terjadi pada 1997 (setahun sebelum krisis ekonomi 1998), Elnino akan mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian seperti padi, yang merupakan sumber utama pangan nasional. Pemerintah hrus menyiapkan kebijakan strategis yang bersifat antisipasif dari sekarang agar krisis seperti tahun 1998 tidak terjadi.

Baca :  MPR Desak Pemerintah Periksa Filantropi Berindikasi Radikalisme

Pemerintah juga harus menyiapkan instrumen yang tegas dan ketat untuk menjaga stabilitas harga pangan, tidak cukup hanya melalui dana cadangan tetapi juga penguatan lembaga otoritas pangan melalui revitalisasi Bulog. Pembenahan tata niaga dan distribusi serta persediaan dalam rangka stabilitas harga pangan adalah hal yang sudah tidak bisa ditunda lagi. Berbagai aksi itu harus dilakukan apabila Pemerintah serius menurunkan target tingkat inflasi tahun 2016.

Currency War
Dalam Pidato Presiden dinyatakan bahwa asumsi nilai tukar sebesar Rp 13.400 adalah batas atas asumsi makro (Rp 13.000-Rp 13.400) seperti yang dibicarakan dengan DPR, adalah langkah berani. Tetapi pemerintah harus menunjukkan sikap serius untuk mempertahankan nilai tukar rupiah untuk mengembalikan kepercayaan. Harus diakui bahwa sentiman pasar terhadap nilai tukar rupiah saat ini telanjur negatif.

Baca :  Menjawab Ancaman Yusril Ihza Mahendra

Upaya menjaga nilai tukar rupiah harus diakui bukan hal yang mudah karena saat ini ada indikasi kuat terlah terjadi perang mata uang (currency war) antara Yuan Tiongkok dan Dolar Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui Tiongkok sudah mendevaluasi mata uangnya terhadap Dolar yang memengaruhi nilai tukar internasional. Posisi Indonesia yang memiliki kaitan bilateral baik dengan Tiongkok maupun Amerika Serikat mengakibatkan nilai tukar terombang-ambing dalam ketidakpastian. Jika Pemerintah tidak tegas mengambi sikap, nilai tukar rupiah akan selalu berada di posisi tidak pasti dan efeknya pelaku bisanis juga mengalami situasi yang tidak kondusif.