JAKARTA-DPR menduga ada konflik kepentingan dibalik lolosnya nama-nama calon komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hasil tim panitia seleksi (Pansel). Karena cukup aneh, hanya satu orang yang lolos seleksi. “Patut diduga ada kolusi antara Pansel dengan pengusaha besar tertentu. Masa yang lolos cuma satu orang dari calon KPPU yang ada (Komisioner KPPU yang lama). Ini membuat sedih, kita sangsi,” kata anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja di Jakarta, Senin (12/3/2018).
Dengan kondisi seperti ini, Lily, justru membuat DPR jadi serba salah. “Ini membuat sedih, kita sangsi. Dengar-dengar yang gede ini malah kita takut,” paparnya
Dalam kesempatan tersebut, Lili juga meminta agar Ketua KPPU Syarkawi Rauf membeberkan sejumlah BUMN yang diduga berkasus, dan perkaranya tengah ditangani KPPU. “Saya mau tanya, ada tim Pansel kan yang jadi komisaris-komisaris yang sedang bermasalah BUMNnya. Pak Rauf buka saja. Kita pengen yang objektif,” tandasnya.
Diketahui, hingga kini Komisi VI belum melakukan fit and proper test terhadap nama-nama calon Komisioner KPPU hasil seleksi tim pansel, yang sudah diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR.
Komisi VI beralasan belum memproses nama-nama yang diserahkan Jokowi, karena Pansel yang memilih nama-nama itu memiliki konflik kepentingan.
“Di antara nama Pansel yang dibentuk Presiden, ada dua nama yang sedang menjabat sebagai komisaris utama perusahaan yang sedang menjadi terlapor di KPPU karena diduga melakukan pelanggaran ketentuan UU 5/99,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di akun twitternya, Rabu (28/2/2018).
Fahri mengatakan, nama tersebut adalah Hendri Saparini sebagai ketua Pansel yang sedang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Telkom. PT Telkom tengah menjadi terlapor di KPPU pada saat Hendri menjadi Pansel.
Nama kedua, lanjut Fahri, adalah Rhenald Kasali. Rhenald sedang menjabat sebagai komisaris PT Angkasa Pura yang juga sedang menjadi terlapor di KPPU. “Inilah yang membuat DPR belum menyelesaikan proses pembahasan 18 nama calon anggota komisioner KPPU yang dikirim oleh Presiden berdasarkan hasil seleksi Pansel yang dianggap bermasalah,” kata Fahri.
