Paramater Kemakmuran Tak Jelas

Monday 27 May 2013, 4 : 05 pm
by

JAKARTA-DPR kembali mendesak pemerintah memasukkan target peningkatan kesejahteraan rakyat dalam Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013.  Pasalnya, selama ini target-target pengurangan kemiskinan dan pengangguran tidak memiliki parameter jelas sehingga tidak sesuai dengan fakta di lapangan.   “Selama ini, indikator kemakmuran rakyat tidak jelas dalam APBN. Padahal, fungsi APBN sebagai sarana meningkatkan kemakmuran rakyat,” jelas anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta   disela-sela Rapat Kerja Pembahasan RAPBN-P 2013 bersama Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin di  Jakarta, Senin (27/5).

Karena itu, Arif mengusulkan  agar indikator-indikator kesejahteraan dimasukan dalam perubahan UU APBN.  Ini penting agar kinerja pemerintah bisa terukur. Apalagi, pasal 23 UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan APBN dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut dia, ada sejumlah indikator kemakmuran rakyat yang harus dimasukan dalam UU APBNP.  Misalnya, masalah gini ratio yang makin lama makin meningkat.  Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena dengan semakin meningkatnya angka gini ratio, mengindikasikan masyarakat miskin semakin banyak. “Sekarang sudah mencapai angka 0,41 dan harus diturunkan lagi,” jelas dia.

Selain itu kata dia, ketimpangan pendapatan semakin melebar. Data Bank Dunia menyebutkan, 40 persen masyarakat berpendapatan rendah, jumlahnya meningkat saat ini. “Jadi, ada korelasi signifikan. Gini rasio plus indikator kesenjangan yang diukur dari indikator pendapatan. Posisi ini rendah menjadi sedang. Gini ratio rasio juga rendah dan sekarang sedang atau moderat. Ini satu warning,” tutur dia.

Dia menambahkan, target inflasi juga harus masuk dalam UU APBNP. Sebab, percuma bantuan tunai sebesar 150 ribu rupiah, tetapi inflasi yang terkait dengan volatile food tidak bisa dikendalikan negara. “’Kita bicara 7,2 persen itu inflasi umum secara keseluruhan. Tetapi yang paling sensitif terhadap orang miskin adalah konsumsi rumah tangga yang bersumber dari bahan makanan. Karena itu, salah satu indikator kesejahteraan itu adalah penjagaan terhadap inflasi makanan kurang dari 3 persen,” tegas dia.

Yang tidak kalah pentingnya kata dia jenjang kemiskinan yang diukur dari peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nilai tukar nelayan yang bisa mencapai 110. “Walaupun targetnya 105, tetapi angkanya tidak dituangkan dalam UU APBN pasal 39. Karena itu, saya kira, angkanya kita masukan di angka diatas 105. Itu baru APBN memenuhi syarat minimun sesuai dengan amanat konstitusi,” pungkas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Indonesia dan Jepang Teken Lima MoU Senilai USD 1,61 Juta

JAKARTA-Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) berhasil
PT Jhonlin Agro Raya Tbk

Jhonlin Agro Raya Siap Merger dengan JAL

JAKARTA-PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) mengumumkan rencana merger dengan