WALHI Eksekutif Daerah NTT menegaskan pemerintah provinsi harus mengembangkan model pariwisata yang berbasis kerakyatan di setiap daerah di NTT yang kaya akan potensi pariwisatanya. Pariwisata berbasis kerakyatan artinya melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pariwisata.
Contoh paling sederhana adalah pertama, memastikan tata kuasa kawasan berbasis masyarakat dan minimal negara agar masyarkat dapat mebangun fasilitas fasilitas pariwisata yang kemudian berdampak pada peningkatan ekonomi warga.
Kedua, memberdayakan kios-kios masyarakat lokal yang menjual hasil produksi masyarakat itu sendiri baik berupa souvenir, tenunan atau masakan khas di daerah pariwisata.
Terlepas dari konsep pariwisata tersebut halal atau tidak, intinya masyarakat harus mampu menggaji dirinya sendiri bukan hanya didorong agar digaji oleh pihak investor saja. Dengan kata lain masyarakat harus dibiarkan berdaulat dan berproduksi di atas tanah miliknya sendiri.
Melalui model pariwisata ini, masyarakat akan menjadi penerima manfaat utama dari kegiatan pariwisata sehingga terciptanya kemandirian ekonomi dari masyarakat. Ketika sudah mampu mandiri, masyarakat tentu tidak perlu mencari pekerjaan ke luar negeri dan pulang dalam keadaan tidak berdaya.
Pariwisata sebagai kekuatan ekonomi baru bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak yang datang dari investasi tetapi sebagai kekuatan ekonomi baru bagi rakyat itu sendiri. Dengan demikian provinsi NTT bukan menjadi provinsi yang kaya potensi wisata tetapi rakyatnya kere.
Penulis adalah Divisi Sumber Daya Alam WALHI NTT
