JAKARTA-Untuk mendapatkan pemimpin nasional yang berkualitas, maka partai politik berani mengubah sistem perekrutan kader. “Pembenahan itu bisa dilakukan dengan mengubah tata aturan dan persyaratan pengajuan calon presiden,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung dalam diskusi “Saatnya Regenerasi Kepemimpinan Nasional”di Jakarta,Kamis,(31/10).
Menurut mantan Ketua DPR ini, kualitas kepemimpinan nasional produk Pemilu 2014 tidak akan berubah dibanding hasil Pemilu 2009. Alasannya, mekanisme dan perundang-undangan yang mengaturnya masih belum mencapai kemajuan berarti. “Ya, kalau ingin kepemimpinan nasional yang berkualitas, sistem perekrutannya juga harus dibenahi,” tambahnya.
Selain itu, kata mantan Ketua umum HMI ini, mekanisme pencapresan harus membuka peluang sebesar-besarnya bagi calon pemimpin nasional. “Soal kualitas ini menjadi faktor yang sangat penting,”tegasnya.
Dia menyebutkan memberi kesempatan pada calon independen untuk bersaing maju jadi capres, merupakan salah satu alternatif dalam upaya memperkuas basis perekrutan. “Untuk kepala daerah saja bisa dari calon independen, seharusnya untuk presiden juga bisa,” ujarnya.
Namun demikian, Akbar juga menegaskan pentingnya faktor kualitas calon pemimpin. Dia mengakui salah satu faktor penentu kualitas kepemimpinan adalah pengalaman kepemimpinan, bukan soal umur atau dari partai mana calon pemimpin itu berasal.
Sementara itu, Ahmad Mubarok mengatakan saat ini proses perekrutan kepemimpinan nasional masih dalam tahap pembelajaran. Dia optimistis Indonesia baru akan memiliki presiden yang sesuai dengan keinginan rakyat melalui mekanisme yang baik baru pada Pemilu 2019.
Hanya saja, dia mengingatkan agar semua pihak memerlukan kesabaran politik terutama dari para calon presiden yang akan maju bersaing untuk Pemilu 2014. Dia bahkan menyebutkan calon pemimpin yang tidak punya kesabaran politik tidak akan punya peluang menjadi presiden mendatang. **cea
