Parta: Jangan Jadikan Covid-19 Alasan PHK

BALI-Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta kesal terhadap sejumlah perusahaan dan hotel yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara masif dengan alasan pandemi Covid-19.

Bahkan langkah perusahaan tersebut sungguh memprihatinkan.

“Praktik yang dilakukan perusahaan itu sudah tidak benar, menjadikan Covid-19 sebagai alasan dan melakukan PHK. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memaksa karyawannya untuk menandatangani surat pengunduran diri,” katanya usai menerima pengaduan dari perwakilan pekerja Hotel Sofitel Nusa Dua dan Hotel Fairmont Sanur Beach dipimpin oleh Dewa Rai Budi dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) di Bali, Senin (24/8/2020).

Mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali ini menyoroti sejumlah hotel dan perusahaan terkait dugaan surat PHK.

Baca :  Menkeu Usulkan Pekerja Sektor Informal Masuk Financial Inclusion

Karena dalam surat tersebut tidak dijelaskan alasan yang mendasar, hanya mencantumkan situasi sulit.

“Ironisnya surat PHK hanya dikirim via Whatsapp, tanpa ada pembicaraan dan alasan, ini berpotensi melanggar aturan. Ini sewenang wenang, padahal para pekerja sudah bersedia untuk potong gaji, bahkan bersedia dirumahkan tanpa gaji,” jelasnya.

Parta menduga ada upaya terselubung untuk mengganti pekerja permanen atau senior dengan pekerja baru agar lebih murah saat pariwisata sudah bangkit kembali.

“Ini sama tidak menghargai prestasi pekerja yang membangun perusahaan dari nol dan tidak menempatkan prinsip dari hubungan industrial, bahwa pekerja adalah asset perusahaan,” terangnya lagi.

Lebih jauh kata Parta, situasi pandemi seperti ini seharusnya memupuk rasa kemanusiaan karena pekerja telah ikut serta didalam membesarkan perusahaan.

Baca :  Mata Uang Rupiah Kian Perkasa

“Yang lebih memprihatinkan, para pekerja yang diduga telah di-PHK, hanya dilakukan secara sepihak tanpa ada kesepakatan,” tuturnya.

Tak hanya itu, Parta mempertanyakan masalah BPJS Ketenagakerjaan karyawan itu kenapa langsung dihentikan.

“Ini menyebabkan para pekerja tidak mendapatkan BLT dari pemerintah pusat. Karena syarat mendapatkan BLT dari Kementerian Tenaga Kerja bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp5 jt harus dengan BPJS ketenagakerjaan yang aktif, kasihan mereka.” tambahnya.

Disamping itu pula, sambung Parta, terjadinya PHK dibanyak perusahaan di Bali telah mengabaikan Surat Edaran Gubernur Nomor: 4195//IV/DISNAKERESDM tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Keberlangsungan Usaha Dampak Covid-19. Gubernur, Bupati dan Walikota se-Bali diminta lebih tegas dalam menyikapi makin derasnya PHK di perusahaan, padahal pariwisata sudah mulai ada tanda-tanda kebangkitan kembali.
***

Baca :  Cegah Covid-19, Pemkot Tangsel Anggarkan Rp 47 Miliar