Bambang-Said Usung APBD Responsif Gender

Bambang Dwi Hartono-MH Said Abdullah

PASURUAN-Komitmen pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur PDI Perjuangan, Bambang DH-Said Abdullah dalam memperjuangkan kesetaraan gender tidak perlu diragukan lagi. 

Hal ini tercermin dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang responsif  gender.

“Jika kami dipercayakan oleh rakyat Jawa Timur untuk mengelola pemerintahan maka kesetaraan gender akan diperjuangkan. Ini sudah menjadi komitmen kami,” jelas calon wakil gubernur Jawa Timur, Said Abdullah disela-sela Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Rakyat Jawa Timur bekerjasama dengan KePPak Perempuan-OPI-Koran Madura di Pasuruan, Selasa (28/5).

Dalam APBD, kata Said, setiap desa mendapat alokasi  anggaran  sebesar Rp 400 juta per tahun.

Baca :  Megawati:BLSM Merendahkan Kehormatan Rakyat

Dari angka itu, sebesar Rp 150 juta dipergunakan untuk pemberdayaan perempuan. Sementara Rp 250 juta dipakai untuk pembangunan infrastruktur.

“Itu artinya, kami membuat APBN yang responsif terhadap gender,” tutur dia.

Menurut dia, ada sejumlah program penting  yang diusung PDI Perjuangan di Jawa Timur.

Namun,  ada dua program utama yang diusung Bambang-Said. Pertama, program kartu jempol.

Kartu jempol ini kata dia memiliki dua fungsi. Bagi masyarakat Jawa Timur yang pendapatannya dibawah Rp 500 ribu per bulan, berhak mendapatkan kartu jempol.

Dengan kartu jempol kata dia, keluarga Jawa Timur bisa mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

“Apakah dia menderita lever, tumor atau sakit apapun, pemerintah menyediakan kartu jempol,” jelas dia.

Baca :  Meneropong Terobosan Kebijakan Kabinet Baru Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

“Intinya, kami ingin warga Jawa Timur yang sehat dan bukan tidak sehat,” tutur dia.

Selain untuk kesehatan jelas dia, kartu jempol ini juga dapat dipergunakan untuk pendidikan. 

“Dari mulai SD, SMP, SMA, MTiS dan madrasyah, itupun gratis,” tegas  dia.

Sehingga warga Jawa Timur nantinya tidak lagi memerlukan Surat Keterangan Tanda Miskkin (SKTM). Karena tidak seorangpun warga yang mau disebut miskin.

“Jadi, hentikan SKTM. Semua masyarakat yang pendapatannya Rp 500 ribu kebawah wajib mendapatkan kartu jempol,” urai dia.

Selain kartu jempol, pasangan Bambang-Sadi juga meluncurkan program Penangunggan Kemiskinan Berbasis Desa (Gunades). Kalau sekarang, pemda Jawa Timur mempunya program koperasi untuk ibu-ibu, tetapi tidak semua desa mendapatkan fasilitas tersebut.

Baca :  Mitigasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

“Kami tidak ingin ada perlakuan diskriminasi terhadap desa-desa di Jawa Timur,” pungkasnya.