Pasca Pandemi, Seberapa Siap Indonesia Pulihkan Ekonomi?

Ilustrasi

JAKARTA-Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal tahun ini, pertumbuhan ekonomi terhambat akibat pandemi Covid-19 yang melanda pada awal Maret lalu.

Pada era kenormalan baru, berikut pandangan para pakar seputar kondisi ekonomi dan politik Indonesia terkini dalam menghadapi situasi pandemi serta memulihkan ekonomi dalam acara virtual DBS Asian Insights Conference 2020 yang bertajuk “Navigating a Brave New World” (15/7).

Dalam acara ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengatakan Covid-19 memiliki dampak berganda. “Pandemi Covid-19 tidak hanya kondisi darurat kesehatan, tetapi juga ekonomi, dan bahkan ada beberapa negara yang telah memasuki kondisi darurat sosial serta politik.”

Dalam acara yang diinisiasi oleh PT Bank DBS Indonesia ini, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menuturkan bahwa Covid-19 memiliki risiko yang relatif tinggi dan harus segera dimitigasi.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia harus bersiap akan adanya tantangan yang lebih besar bagi perekonomian nasional, “Ini adalah kenormalan baru di tengah pandemi.” Sehingga, meski besar tantangan yang dihadapi, perlu dipastikan bahwa Indonesia tidak terjerembab ke jurang krisis.

Oleh karenanya, perlu penanganan yang tepat untuk memulihkan kembali ekonomi nasional. Kementerian Keuangan menerangkan bahwa perekonomian nasional akan ditentukan seluruhnya oleh pemulihan di kuartal ketiga (Q3) dan keempat (Q4).

Pemerintah saat ini masih akan menggunakan skenario pertumbuhan ekonomi 2020 di level minus 0,4 hingga 2,3 persen.

Agar terhindar dari krisis, pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi guna memulihkan perekonomian dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian.

Baca :  PHK Selama Covid-19, LBH Pers dan AJI Jakarta Buka Posko Pengaduan Bagi Wartawan

Pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat berupa penundaan pemungutan pajak selama enam bulan bagi pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, dan 25. Selain itu, relaksasi bea masuk ekspor untuk dunia industri juga diberikan keringanan.

Tidak hanya Ridwan Kamil dan Piter Abdullah, Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin juga menuturkan pandangannya, menyatakan bahwa pemerintah menggandeng bank sentral untuk mengatasi pemulihan ekonomi akibat pandemi.

“Yang kami lakukan bukanlah printing money atau helicopter money. Skema yang kami lakukan tetap sesuai pasar dan tetap jadi instrumen moneter. Ketika Bank Indonesia perlu, instrumen itu bisa langsung ditarik,” jelasnya.

Langkah yang dilakukan Kemenkeu untuk menghindari kontraksi ekonomi dan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ialah dengan menerbitkan sukuk global dengan yield yang baik.

Masyita menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah barang publik berupa jaminan sosial dan kesehatan yang alokasinya mencapai Rp300 triliun.

Masyita setuju bahwa perlu memprioritaskan mitigasi kontraksi ekonomi, agar dampaknya tidak besar di masyarakat. Maka, pemerintah terus mengalkulasi strategi anggaran untuk lebih fleksibel dalam menghadapi kontraksi.

“APBN sendiri mengalami tekanan kiri dan kanan,” ucap Masyita.

Meski dibandingkan negara lain defisit fiskal nasional cenderung sedang dan akses pasar internasional cukup baik, Indonesia tetap perlu mewaspadai tekanan APBN ke depannya. Sehingga, pemerintah melakukan pelebaran defisit tiga persen selama tiga tahun pada postur APBN 2020.

“Kenapa butuh tiga tahun? Jika kita berhenti pada periode recovery, akan muncul economic shock mendadak. Kalau sudah recovery tahun depan, masyarakat dan dunia usaha sudah siap pick up lagi,” kata Masyita. Oleh karena itu, postur APBN 2020 memberikan fleksibilitas untuk beragam skenario sebagai solusi yang ditawarkan pemerintah.

Baca :  Said Abdullah: Pemerintah Harus Siapkan Tameng APBN

Tak hanya solusi melalui kebijakan fiskal, investasi juga perlu dipertimbangkan. Kepala Badan Koordinasi penanaman (BKPM) Modal Bahlil Lahadalia menjelaskan terdapat dua cara yang dapat dilakukan.

Adapun strategi pertama ialah tetap menyeimbangkan penyebaran investasi Pulau Jawa dan luar Jawa. Ia melihat terdapat peluang besar terkait pemerataan investasi di Indonesia.

“Enam tahun terakhir, baru kali ini realisasi investasi di luar jawa hampir berimbang dengan Jawa. Jawa kurang lebih sekitar 51,4% sementara luar Jawa sekitar 48,6%,” ujarnya.

Bahlil mengatakan ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur di luar Jawa yang saat ini perlahan mulai mendukung iklim investasi.

Ia mencontohkan Sulawesi Utara dan Maluku Utara, mampu menjadi lima besar provinsi yang menjadi tujuan investasi.

Selain itu, BKPM juga tak hanya melayani investasi besar, tapi juga investasi kecil di seluruh daerah. Hal terpenting yang menjadi fokus saat ini ialah realisasi investasi yang menghasilkan produk substitusi impor guna meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Dalam proses pemulihan ekonomi, pemerintah daerah pun turut hadir. Jawa Barat optimis menjadi provinsi pertama yang mampu pulih.

“Kami optimis melalui langkah-langkah pemulihan maka ekonomi Jawa Barat akan tumbuh 2-3% di bulan Desember 2020,” tegas Ridwan Kamil.

Terdapat tujuh peluang ekonomi di tengah pandemi ini, salah satunya adalah penerapan ekonomi dan industri yang berkelanjutan.

Baca :  Banggar DPR RI Minta Presiden Terbitkan 3 Perppu

Selain ragam kebijakan juga stimulus yang dilakukan pemerintah, Chief Executive Officer Landscape Indonesia Agus Sari berpendapat bahwa stimulus yang diberikan pemerintah akan memberikan kekuatan terhadap implementasi green economy di Indonesia.

Prinsip dasar keberlanjutan ialah sinergitas faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dipetakan secara komprehensif.

“Semua harus dipetakan untuk melihat sektor mana yang tahan banting terhadap segala kondisi, termasuk pandemi saat ini. Jangan sampai stimulus ini diberikan kepada sektor yang rentan atau bahkan merusak,” kata Agus.

Direktur Eksekutif Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Gita Syahrani menjelaskan bahwa investasi hijau juga dapat menjadi salah satu stimulus efektif dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Beberapa di daerah pun sudah melakukannya.

“Pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan inovatif untuk pembangunan lestari yang menjaga lingkungan tapi menyejahterakan rakyat seperti Peraturan Daerah (Perda) Sigi Hijau dan Peraturan Bupati Siak Hijau,” tutur Gita.

Sebagai institusi perbankan yang senantiasa aktif memberikan wawasan komprehensif terkait ekonomi dan politik demi membantu para pelaku bisnis dalam mengambil keputusan dan menentukan arah dan tujuan bisnisnya,

Bank DBS Indonesia mengumpulkan para pakar dari Pemerintahan, dan pakar ekonomi serta para ahli di bidang keberlanjutan pada acara DBS Asian Insights Conference 2020.

Inisiasi tersebut dilakukan oleh Bank DBS Indonesia untuk berbagi pandangan terkait tidak hanya pemulihan kondisi ekonomi Indonesia namun juga kondisi lingkungan atau keberlanjutan di Indonesia, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan ke depan.