JAKARTA-Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mengkritik kebijakan pemerintah yang mematok harga jual daging sapi di tingkat konsumen sebesar Rp 80 ribu per kg. Alasannya kebijakan ini tidak berpihak kepada peternak. Langkah ini akan berakibat pada matinya usaha rakyat. “Banyak kebijakan pemerintah yang akan langsung mematikan, termasuk daging sapi yang dipatok 80 ribu per kilonya,” katanya dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk “Monopoli dan Stabilitas Harga Jelang Ramadan” di Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Menurut Daniel, kebijakan mematokan harga itu diperkirakan akan mematikan jutaan usaha peternak sapi lokal. “Dengan harga daging sapi sebesar Rp 80 ribu per kilo itu, artinya juga peternak disuruh mensubsidi sekitar Rp 13 ribu per kilo sapi hidup untuk orang kaya,” tegasnya
Dia mengatakan langkah ini justru akan menimbulkan persoalaan baru. Karena sama saja artinya akan mematikan 5,3 juta peternak sapi di Indonesia. Seharusnya pemerintah tidak bisa menyamakan kebijakan ini dengan harga daging sapi yang bisa dipatok pemerintah hingga mencapai Rp 80 ribu per kg. “Kalau di Filipina full impor, jadi harganya bisa murah bisa Rp 80 ribu per kg. Tapi dampaknya nggak ada peternak sapi di sana,” kata dia.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengungkapkan kenaikan harga daging menjelang puasa dan lebaran dinilai penyakit tahunan yang tidak pernah mampu diatasi. Kejadian yang terus berulang ini menjadi bukti begitu kuatnya kelompok. “Praktik mafia, kartel begitu kuatnya menguasai. Ini karena politisi, birokrasi bermain dengan pengusaha. Akhirnya rakyat yang jadi korban,” katanya.
Hal lain yang juga disesalkan Noorsy adalah penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini selalu menyelesaikan persoalan jangka pendek saja. Ketika harga daging melonjak, pemerintah lalu membuat kebijakan impor daging untuk menekan atau membuat stabilitas harga daging.
Mudahnya pemerintah membuat kebijakan impor diyakini Noorsy tidak lepas juga dari pengaruh para mafia atau kartel yang bermain di bisnis ini. Para pengusaha yang berupaya mengambil keuntungan dari impor daging yang mereka datangkan. Pola permainan yang dilakukan politisi, birokrasi selaku penyelenggara negara yang notabenenya juga kader partai dengan memberikan izin kuota impor maupun penunjukan langsung kepada pengusaha selaku pemilik perusahaan.
Noorsy mengatakan seharusnya penanganan masalah kenaikan harga daging yang terus berulang bisa dicarikan akar masalahnya. Dan penyelesaiannya pun dilakukan melalui kebijakan jangka panjang. Ada banyak instrumen yang mempengaruhi fluktuasi harga komoditas daging, dan semua faktor yang mempengaruhi itu saling terkait. “Kenapa tidak memperbaikinya secara sistemik,” ujarnya.
Karena menurutnya, untuk mewujudkan ketahanan pangan semua negara dimanapun tetap berpagang pada teori yang sama yaitu harus memenuhi empat variabel yaitu ada barang yang dibutuhkan, harga terjangkau, bisa diterima dan bisa diakses. “Jadi kalau bicara ketahanan pangan, harus terpenuhi empat variabel itu,” tegasnya.
Hal lain yang juga mempengaruhi melonjaknya harga daging sapi adalah faktor melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang terdepresiasi hingga Rp 13.650 per dollar AS per hari ini. “Daging sapi itu tidak bisa lepas dari faktor pakan. Sedangkan pakan ternak itu impornya menggunakan mata uang asing dan nilai tukar rupaih itu lemah atas mata uang asing,” tegas Noorsy.
Padahal, sebanyak 60-70 persen kebutuhan peternak itu adalah pakan ternak. “Nilai tukar yang melemah menyebabkan inflasi barang. Dengan pakar yang berasal dari impor maka otomatis akan naikin harga daging juga,” sambungnya.
Noorsy mengatakan tidak akuratnya data pemerintah juga menjadi penyebab lonjakan harga daging. “Datanya nggak sama. Data kementan, BPS, ketahanan pangan, nggak sama. Sehingga pemerintah nggak punya kebijakan yang antisipatif,” tandasnya. ***
