JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan seluruh kebijakan Presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat, dan bukan langsung meminta maaf kepada rakyat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab wartawan di sela-sela wayangan dengan lakon ‘Sumantri Ngenger’ di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam.
Hasto mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Hasto.
Jadi, ditegaskan Hasto, berbagai kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya selama menjabat.
Jokowi mengatakan dirinya hanya manusia biasa.
Jokowi menyampaikan permohonaan maaf ini dalam sambutan saat zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024.
