SEMARANG-Jumlah pekerja konstruksi Indonesia yang belum memiliki sertifikat ternyata masih sangat banyak. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, dari total 7,3 juta orang tenaga konstruksi, yang bersertifikat baru mencapai 6,5 persen atau sekitar 478.289 orang. Ini terdiri dari 124.864 orang ahli dan 353.425 orang terampil. Sementara, sekitar 93,5 persen belum mempunyai sertifikasi.
Untuk itu, Kementerian PUPR terus meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi nasional yang bersertifikat. Sertifikasi tersebut penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan elang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun ini. “Dalam skala ASEAN, tenaga kerja konstruksi didorong untuk memiliki sertifikat ASEAN,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan kuliah umum di hadapan kurang lebih 400 Civitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 dengan tema “Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Jasa Kontruksi Indonesia Menghadapi MEA 2015”, di Gedung Graha Kebangsaan, Kampus Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Semarang, Sabtu (26/9).
Menurutnya, sertifikasi tenaga kerja konstruksi sangat penting. Hal ini untuk melindungi tenaga kerja nasional agar memiliki nilai tambah dan siap dalam menghadapi liberalisasi perdagangan ASEAN 2015 dan Asia Pasifik 2020. Selain itu, sertifikasi juga penting demi melindungi BUJK nasional agar memiliki tenaga kerja yang kompeten dan produktif.
Dalam skala ASEAN tenaga kerja konstruksi didorong untuk memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) bagi konsultan dan ASEAN Architect (AA) bagi arsitek. Keduanya merupakan tiket masuk agar setiap tenaga ahli konstruksi bisa bekerja di seluruh negara ASEAN. “Saat ini, pekerja konstruksi yang bersertifikat baru mencapai 6,5%,”tuturnya.
Laju penambahan tenaga ahli dan terampil sebesar 73.500/tahun, sementara pemenuhan kebutuhan tambahan tenaga ahli dan terampil untuk mendukung tambahan investasi infrastruktur diperkirakan mencapai 500 ribu tenaga ahli dan terampil. “Pemberdayaan tenaga kerja konstruksi mendukung program Nawacita Keenam Kabinet Kerja, yakni peningkatan produktivitas dan daya saing”, tegasnya. Perwujudan pemberdayaan tersebut menurutnya, membutuhkan kerjasama banyak pihak dan saling menguntungkan antara Pemerintah, pemerintah daerah, BUJK champions, LPJK, asosiasi, pekerja konstruksi dan para akademisi serta peneliti.
Untuk itu Menteri Basuki meminta kepada perguruan tinggi harus memperkaya pengetahuan mahasiswa dengan menambah keahlian/keterampilan terapan disesuaikan dengan karakteristik daerah dan tantangan teknologi kedepan. “Perguruan tinggi juga perlu terus menggalakkan penelitian yang aplikatif dibidang jasa konstruksi sebagai Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat),” imbuhnya.
Sementara itu Rektor Untag Semarang, Dr. Wijaya mengatakan, Indonesia harus mempersiapkan fasilitas infrastruktur karena dibanding negara negara lain kita jauh tertinggal oleh negara lain. “Tentunya kita harus menperhatikan SDM yang handal dalam menghadapi MEA 2016 mendatang”, pintanya.
