JAKARTA–Sekarang ini muncul jutaan anatomi pers, maka rezim verifikasi oleh Dewan Pers tak bisa lagi dibiarkan. Karena hal itu sangat berbahaya. “Yang penting saat ini bagaimana membangun etik dan independensi ke depan,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menemui wartawan di media center wartawan DPR RI, untuk sekadar ngobrol soal buruh (may day), hari pendidikan nasional (Hardiknas) dan hari pers dunia, di Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Menurut Fahri, Intinya kelahiran pers baru seperti media sosial itu bisa dirancang dengan baik, tetap beretika dan demokrasi akan lebih baik. “Seperti dalam perdagangan, jangan sampai ada monopoli dalam persaingan usaha,” ujarnya
Lebih jauh kata Fahri, wartawan, blogger, dan anggota DPR RI juga buruh, yang disatukan dengan komitmen kerja dan tanggung jawab yang sama untuk rakyat.
Hanya saja kalau pejabat negara seperti anggota DPR RI ini digaji dengan uang negara, dan tanggung jawabnya tentu lebih besar. Namun, siapa pun yang bekerja secara profesional seharusnya mendapat konvensasi yang wajar.
Yang lebih penting lagi kata Fahri, wartawan dan blogger kini sudah mengambil-alih peran guru konvensional. Karena pekerjaan jurnalis dan blogger tersebut mencerdaskan kehidupan masyarakat, bagsa, dan negara. “Jadi, memperhatikan dunia wartawan dan blogger ini penting dan mesti diatur lebih adil,” ujarnya.
Apalagi di DPR RI ini banyak sumber berita, 560 anggota DPR RI. Pers kini ada yang mempunyai basis organisasi dan individu (blogger). Bahkan Presiden AS Donald Trump menjadikan penasihatnya dari blogger, karena dinilai lebih indepeneden dibanding media maintream.
Sebab, kalau pemilik media bermain mata dengan kekuasaan, dan atau pemodal, maka seorang wartawan itu dipertanyakan independensinya. Sedangkan blogger lebih tulus, dan ketulusan itu menjadi sumber kebenaran.
Nah, pressroom DPR RI bisa menjadi moderator atas semua kegelisahan DPR RI. Kesekjenan dan tenaga ahli DPR RI bisa menjadi mitra wartawan. Sehingga semua anggota pressroom DPR ini mempunyai peran masing-masing, dan dengan begitu mempunyai tanggung jawab yang sama dan karenanya layak difasilitasi. ***
