JAKARTA- Ketua Komisi VIII DPR, Ali Thaher Parasong menyatakan besarnya anggaran masih menjadi masalah untuk biaya operasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2017-2022. Namun begitu masyarakat berharap KPAI bisa maksimal bekerja ke depan. “Karena pekerjaan ini terlalu besar, memang ada keluhan menyangkut anggaran, dimana anggaran saat ini hanya Rp15 miliar. Kita belum tahu potret anggaran yang dikehendaki KPAI itu seberapa besar,” katanya dalam seusai memilih komisioner baru kepada wartawan di Media Center Senayan, Kamis (8/6/2017).
Politisi PAN ini optimis KPAI yang baru ini memiliki orientasi perubahan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Yang perlu kita tekan kan itu adalah mereka harus menjadi tembok yang kuat, tidak boleh individual. Meski ada kendala utama, yakni dari 514 kota dan kabupaten, tidak semua Pemda dan kabupaten kota itu konsen terhadap perlindungan anak,” tambahnya.
Berdasarkan catatan DPR, i hanya 200 Kabupaten/kota yang konsen terhadap persoalan anak. Selebihnya Itu tidak perduli. Oleh karena itu mudah-mudahan KPAI yang baru ini, bisa memberikan jawaban. Sekaligus membuka ruang terhadap peran-peran terhadap Pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan anak secara masif,” ujarnya.
Diakui legislator dari Dapil Banten 3, masalah kebebasan media, keterbukaan informasi, serta kecanggihan teknologi informatika , sudah memasuki ruang kehidupan privasi dan anak-anak. “Apalagi sejumlah masyarakat adat di Indonesia masih menerapkan kekerasan terhadap anak sebagai bagian pendidikan mengisi bekal kehidupan anak-anaknya,” tegasnya.
Artinya, adat istiadat terkait sosial budaya tidak mampu menahan lajunya arus informasi lantaran perkembangan teknologi informatika itu melampaui nilai-nilai yang dikandung masyarakat ada. “Tetapi ada masyarakat adat seperti Minang di Sumatera Barat bisa dijadikan contoh mengontrol keluarga melalui mekanisme keagamaan. Seperti filosofi: Adat Basandi Sara’, Sarak Basandi Kitabullah (Al-Qur’an),” ujarnya.
Di tempat sama, komisioner KPAI Putu Elviana mengakui derasnya arus informasi yang masuk ke ruang privasi memaksa setiap orangtua menjadi “remote control” perilaku anak-anaknya. Disamping KPAI memiliki program kerjasama dengan sejumlah organisasi seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menaungi pertelevisian, Kemenkominfo & Dewan Pers, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) karena adanya keterlibatan anak-anak sebagai pengintai teroris. “KPAI pernah merekomendasikan tayangan-tayangan berpengaruh negatif terhadap anak kepada KPI. Hanya saja seberapa efektifkah peran KPI dalam menegakkan regulasi karena televisi berbasis rating sehingga tidak membatasi iklan masuk,” ujarnya.
Selengkapnya 9 komisioner KPAI yang terpilih yaitu, Jastra Putra, Margaret Aliyatul, Ai Maryati, Putu Elvina, Siti Hikmawati, Retno Listyarti, Susianah dan Susanto.Menjelaskan program prioritas KPAI mendatang adalah sosialisasi UU yang berlaku, sehingga efek jera bagi pelaku kejahatan bisa teratasi dan dihukum sebaik baiknya. ***
