JAKARTA-Pengamat Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Agus Eko Nugroho mengatakan indikasi eksport fiktif dalam kegiatan perdagangan sangat mungkin terjadi, meski potensinya tidak terlalu besar. Hal ini terjadi karena sistem pencatatan transaksi perdagangan memang masih lemah. “Saya tidak berani mengatakan tidak ada itu (eskpor fiktif). Peluangnya sangat kecil karena sistem pencatatan transaksi kepabeanan sangat ketat,” jelas dia di Jakarta, Selasa (23/7).
Menurut dia, proses database transaksi ekport dilakukan secara berlapis. Setelah dari bea dan cukai, transaksi ini dibawa ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diolah lagi. “Dan inilah yang menjadi basis data ekspor kita,” kata dia.
BPS kata dia memiliki data lengkap soal ekspor. Karena itu, peluang terjadinya ekspor fiktif sangat kecil. Apalagi sistem pencatatan dan dokumentasinya berlapis-lapis.
Namun demikian, Agus tidak dapat memastikan apakah sistem pencatatan transaksi ekspor di kepabenan sangat valid atau tidak.”Saya tidak punya kompetensi untuk menilai itu. Tetapi data-data ini menjadi rujukan bagi Kemendag sehingga menjadi data pertanggungjawaban kegiatan ekspor-impor kita,” tutur dia.
Data-data ini kata dia juga dicatat dalam neraca perdagangan sehingga bisa menjadi rujukan bagi perbankan. “Tentunya, itu tidak bisa dikatakan tidak valid. Tetapi itu bisa menjadi catatan bagi pemerintah. Kita tidak basis data yang lain,” jelas dia.
Terkait dengan defisit neraca perdagangan, pemerintah kata tidak mungkin bisa merubah perilaku pasar. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menggenjot ekspor agar terus tumbuh positif.
Sementara impor mau tidak mau memang sulit mengejar pertumbuhan eksport. Karena struktur produksi industi Indonesia masih berbahan baku import, terutama untuk tujuan pasar domestik. Sehingga untuk memenuhi pasar domestik, impor sulit ditekan. Pada saat proses produksi itu tidak bisa menggenjot ekspor karena kondisi global yang masih tidak menentu, baik itu Eropa, AS.
Dan yang lebih mengkhawatirkan ekspor adalah pertumbuhan ekonomi China yang menurun. “Mau tidak mau, ekspor mineral kita mengalami perlambatan,” kata dia.
Karena itu jelas dia, pemerintah harus menjaga fundamental ekonomi dalam negeri sehingga tetap menjadi negara tujuan investasi. “Kalau capital inflow terus masuk, ini bisa menjaga defisit neraca transaksi berjalan kita,” jelas dia.
Memang kata dia, upaya menjaga fundamental ekonomi tidak gampang. Untuk itu, pemerintah harus jelas dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Hal ini kata dia bisa mencegak capital outflow. “Jadi, harus ada trust di pasar. Kalau tidak ada trust, modal dalam negeri akan lari keluar,” pungkas dia.
