Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi Bantu Menurunkan Biaya Logistik

Seminar “Strategi Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Industri” yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan (Deputi I) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di PO Hotel Semarang, Jumat (15/11).

SEMARANG-Perencanaan optimal atas infrastruktur yang terintegrasi akan dapat menekan biaya transportasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, kelengkapan prasarana pendukung melahirkan efisiensi setiap moda transportasi maupun jaringan logistik barang yang modern dan terintegrasi antar pusat-pusat kegiatan ekonomi.

“Pemerintah tengah berupaya mengoptimalisasi pembangunan infrastruktur di berbagai daerah,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir disela-sela seminar “Strategi Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Industri” di PO Hotel Semarang, Jumat (15/11).

Iskandar Simorangkir menyampaikan bahwa biaya logistik nasional yang masih tinggi (sebesar 24% dari total biaya), membuat daya saing produk Indonesia kurang maksimal ketika menghadapi persaingan dengan produk impor. Di sini akan terjadi yang namanya dead weight loss karena konsumen membeli terlalu mahal, sehingga produksi tidak optimal.

Baca :  Jokowi: Anggaran PKH 2019 Melompat Tinggi Jadi Rp32 Triliun

“Tanpa ada pembangunan infrastruktur yang memadai, maka biaya logistik menjadi mahal. Apalagi jika tidak terintegrasi tidak mungkin mendapatkan hasil maksimal dari pembangunan infrastruktur,” kata Iskandar.

Provinsi Jawa Tengah (Jateng) berada pada posisi sentral di Pulau Jawa. Namun kontribusi perekonomian provinsi tersebut kepada perekonomian nasional masih jauh di bawah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Laju pertumbuhan perekonomian rata-rata di sana juga masih di bawah ketiga provinsi tersebut.

Untuk menghindari risiko semakin besarnya kesenjangan perekonomian dengan ketiga provinsi itu, perlu diambil kebijakan strategis yang tepat dan ini harus dilaksanakan secara optimal.

Provinsi Jateng juga perlu merumuskan kebijakan strategis untuk mengatasi tantangan ekonomi berupa: (1) Risiko bertambahnya kesenjangan ekonomi dengan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat; (2) Menurunnya kinerja ekspor komoditas unggulan; serta (3) Kesenjangan aktivitas ekonomi antara daerah utara dengan selatan di Jateng.

Baca :  Presiden Jokowi Raih Gelar Warga Kehormatan Kota Seoul