Dalam konteks ini, peningkatan kinerja sistem logistik di Jateng akan membantu meningkatkan produktivitas melalui efisiensi biaya transportasi. Di samping itu, juga didukung dengan besarnya peran sektor industri pengolahan di sana (34,50%), dan pertumbuhan ekonomi yang tercatat berada di kisaran 4,3% per tahun. Infrastruktur strategis pun diperlukan di sana agar bisa menjadi penopang pertumbuhan industri, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kunci yang menghambatnya.
Maka itu, Kemenko Perekonomian melalui Deputi I telah merumuskan pokok-pokok rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi penyediaan infrastruktur konektivitas di Jateng.
Rekomendasi pertama, dalam perencanaan infrastruktur, khususnya infrastruktur strategis, peran yang ingin diwujudkan harus terdefinisi dengan baik. Jadi dapat dikelola, dimonitor, dan dievaluasi oleh para pemangku kepentingan.
Kedua, perencanaan pengembangan infrastruktur konektivitas yang dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota perlu mempertimbangkan: (1) Peran infrastruktur strategis sebagai tulang punggung (backbone); dan (2) Upaya mewujudkan sistem logistik regional yang menerapkan hub-and-spoke.
Ketiga, untuk wilayah perkotaan padat perlu dikembangkan jalan lingkar luar terintegrasi yang dapat mengurangi biaya dan waktu angkutan barang menggunakan truk besar.
“Pokok-pokok ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan bersama para pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, dalam mengoordinasikan dan mengendalikan penyediaan infrastruktur strategis daerah. Sehingga, upaya menurunkan biaya logistik untuk daya saing industri pengolahan dapat tercapai, supaya Indonesia mampu keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap),” pungkas Iskandar.
