JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa meminta pemerintah daerah agar memangkas perizinan usaha yang bertele-tele supaya lebih menarik minat investor domestik maupun luar negeri. Bertele-telenya proses birokrasi mengurus perizinan menjadi hambatan bagi para pelaku usaha. “Perizinan merupakan salah satu penghambat investasi di daerah. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memangkas banyaknya perizinan tersebut,” ujarnya saat membuka pameran di JIEXpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (14/4).
Dia lantas mencontohkan bisnis migas yang kerap terkatung-katung akibat perizinan berlarut-larut. Beberapa rantai perizinan yang tidak penting berada di tangan pemerintah daerah, sehingga mengurus pengeboran kerap butuh waktu bertahun-tahun. “Untuk mengurus izin migas butuh 89 jenis perizinan dari pusat dan daerah. Kita butuh memotong itu menjadi lebih simpel. Hal itu tidak mudah, maka kita perlu memangkas perizinan yang mengakibatkan orang tidak bebas bergerak,” kata Hatta.
Di luar perizinan, pemda menurut Hatta, perlu mempercepat pembebasan lahan untuk proyek strategis. Contoh kasus lahan yang membuat megaproyek mangkrak adalah kasus PLTU 2X1.000 Mega Watt di Batang, Jawa Tengah.
Selain itu, pemda diharapkan bisa semaksimal mungkin mengarahkan investasi infrastruktur yang mendukung transportasi. Hatta menyatakan biaya berbisnis di Indonesia sangat tinggi, karena tingkat konektivitas baik melalui jalan darat, pelabuhan, maupun bandara minim di banyak kabupaten. “Kita harus potong biaya logistik dari 14,08 persen menjadi 10 persen, konektivitas dan infrastruktur jalan, bandara, penting untuk menekan biaya logistik. Semua ini menjadi kunci merubah tata niaga perdagangan,” tandasnya.
