Sebab menurut ketentuan Kerangka Acuan Kerja Pasal 12 ayat 9 dan 10, seharusnya pembukaan harga dibuatkan berita acara dan diketahui atau disaksikan oleh peserta lelang. Jika ada kekurangan pada penawaran harga maka Tim Pengadaan dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan melakukan klarifikasi kepada peserta lelang. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Panitia Pengadaan sehingga menimbulkan adanya dugaan atas usaha memenangkan peserta tender tertentu.
“Pemenang tender lebih mengedepankan penyetoran upeti dibanding dasar aturan yang wajib dituruti,” tuturnya.
Dia menegaskan proses penentuan pemenang ini sangat tidak transparan dan melanggar Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sendiri. Ketertutupan itu sangat jelas karena pembukaan sampul harga tidak pernah diketahui dan disaksikan oleh saksi dari peserta lelang. Apalagi, sampai saat ini, tidak pernah diedarkan hasil pembukaan sampul penawaran harga kepada seluruh peserta lelang sehingga peserta lelang tidak pernah mengetahui besaran nilai yang ditawarkan ke PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
Hal ini bisa menunjukkan kemungkinan terjadinya rekayasa penghitungan jumlah barang dan nilai barang sehingga merugikan pihak peserta lelang yang mempunyai penawaran lebih rendah dari yang diputuskan sebagai pemenang.
Dia menjelaskan pengambilan keputusan pemenang ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan pelelangan yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan melanggar Tata Kelola Pengadaan dengan prinsip transparansi dan kesetaraan.
“Tata cara penilaian total pemenang dan penentuan keputusan pememang dilakukan secara sistem Merit yaitu bobot 60% Teknis dan 40% Harga juga tidak diketahui sehingga menjadikan pengadaan ini tidak wajar ketika peserta lelang dengan harga yang tinggi dinegosiasi tanpa sepengetahuan peserta lelang yang lain dan ditunjuk sebagai pemenang,” pungkasnya.
