Pemerintah Bantu Rumah Korban Banjir Mulai Rp 10 Juta Hingga Rp 50 Juta

Kepala BNPB Doni Monardo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti Ratas tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjir, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/2)

JAKARTA-Pemerintah memutuskan memberikan bantuan kepada korban banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta pada awal tahun 2019 lalu.

NIlai bantuan ini bervariasi, mulai Rp 10 Juta, Rp 25 Juta hingga Rp 50 Juta.

“Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, yaitu dukungan untuk rumah rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjir, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/2) sore.

Donu mengatakan pemerintah tidak akan membangun hunian sementara (huntara) bagi korban banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Baca :  PUPR Percepat Rekonstruksi Rumah Warga NTB

Dengan demikian, masyarakat nanti akan mendapatkan dana tunggu hunian sebesar Rp 500 ribu per bulan sampai nanti rumahnya bisa dihuni kembali.

Sampai saat ini, menurutnya, korban meninggal akibat banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Lebak mencapai 61 orang.

Sebelumnya Doni menjelaskan Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras di lapangan untuk memberikan pertolongan pertama kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

“Kerjasama ini juga didukung oleh berbagai pihak terutama khususnya kepada unsur TNI, Polri, Badan SAR Nasional, dan BPBD serta para relawan yang tiba pada hari pertama sejak peristiwa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” jelas Doni.

Baca :  LIPI: Vetiver Mampu Cegah Longsor

Presiden, lanjut Doni, tetap menghendaki agar kerjasama ini dipertahankan. Sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor bisa berjalan dengan lancar sampai akhirnya masyarakat bisa kembali beraktivitas sebagaimana yang diharapkan.

BNPB sendiri, menurut Doni, memberikan masukan kepada Presiden tentang manajemen kebencanaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, terutama kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk bisa diperkuat kapasitas kelembagaannya, peningkatan sumber daya manusia, termasuk juga dukungan logistik peralatan, dan sarana prasarana lainnya.

“Sehingga kegiatan-kegiatan yang berhubungan kebencanaan yang sifatnya rutin setiap tahun, terutama daerah DKI, Jabar, dan Banten khususnya ancaman hidrometeorologi banjir, banjir bandang ini bisa lebih ditingkatkan kesiapsiagaannya,” ungkap Kepala BNPB itu.

Baca :  Warga Direlokasi, PUPR Bangun Ratusan Huntara

Presiden ujar Doni Monardo, menekankan agar meningkatkan kualitas reforestasi di lahan-lahan yang telah beralih fungsinya dari kawasan-kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, ke tambang perkebunan.

“Dan juga pertanian dengan jenis vegetasi, baik yang berupa tanaman yang berakar kuat, kemudian yang memiliki fungsi ekonomis serta jenis vetiver yang sudah diakui oleh World Bank, juga sejumlah negara, yaitu jenis tanaman yang mempunyai kemampuan untuk mencegah longsor,” tutupnya.