Pemerintah Belum Perhatikan Kehidupan Nelayan

Senin 28 Apr 2014, 8 : 59 pm

JAKARTA-Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dinilai masih diskriminatif. Buktinya, DPR dan DPD serta pemerintah baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun untuk nelayan belum ada. “Hingga kini, belum ada perhatian khusus negara kepada nelayan. Padahal, lautan kita luar biasa, tapi 90% nelayannya hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Yussuf Solichien Martadiningrat dalam rapat dengan Komite II DPD, Jakarta, Senin, (28/04/2014).

Menurut Yussuf, pemerintah malah menganaktirikan keberadaan nelayan. Padahal illegal fishing mencapai triliunan. “Terjadi paradoks, wilayah lautan Republik Indonesia kaya raya tapi nelayannya tetap saja miskin,” ucapnya

Sayangnya rezim pemerintahan berikutnya justru mengabaikan nelayan. Padahal, Indonesia merupakan negara maritim yang luas lautannya 5,8 juta km² yang terdiri atas perairan teritorial 12 mil laut dan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil laut. “RUU yang dirumuskan hanya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, tanpa perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Kok lupa, selain negara agraris, kita juga negara maritim.

Dikatakan Yussuf, ketika RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani digulirkan dua tahun lalu, HNSI  memprotes. Kenapa DPR tidak sekaligus RUU perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaMoneter.com. Mari bergabung di Channel Telegram "BeritaMoneter.com", caranya klik link https://t.me/beritamoneter, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca juga berita kami di:

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Tak Ada Liberalisasi Perumahan Di RUU Tapera

JAKARTA-Ketua Pansus RUU Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Yosef Umar Hadi

KPUD dan Pemkot Tangsel Larang Pemasangan Spanduk Kampanye di Masjid

TANGERANG-Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) bersama KPUD Tangsel menyepakati aturan pemasangan