Pemerintah dan DPR Berkomplot Dengan Pengusaha Bahas Omnibus Law

Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Rahmat Maulana Sidik

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pembahasan omnibus law sangat tidak demokratis, sebab tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dan kalangan akar rumput.

Pemerintah hanya melibatkan kelompok pengusaha, yang tentu dapat dipastikan RUU tersebut berpihak pada kepentingan mereka. Bahkan kepentingan rakyat kecil akan semakin termarjinalkan.

Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Rahmat Maulana Sidik, menegaskan Pemerintah dan DPR sepertinya sudah berkomplot dengan pengusaha, sehingga segala regulasi diperjuangkan untuk memudahkan kepentingan pengusaha.

Sebaliknya, tidak sensitif memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil, yang kian hari termarjinalkan.

“Bahkan, dalam pembahasan regulasi omnibus law yang menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat juga tidak dilibatkan oleh Pemerintah,” tegas Maulana.

Tidak transparannya pemerintah, membuat rakyat berspekulasi terhadap isi RUU Omnibus Law. Hal ini mengingat sedikitnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Baca :  Kinerja Industri Manufaktur Bakal Melambung

Disamping itu, pembahasan yang tidak demokratis dalam omnibus law menjadi masalah serius, sebab regulasi ini mencakup semua sektor hajat hidup orang banyak.

Sehingga, keterlibatan masyarakat akar rumput dan kelompok masyarakat sipil sangat penting dalam menentukan kebijakan omnibus law.

Dalam berbagai media disebutkan omnibus law ini sangat memanjakan kalangan pengusaha dan investor. Mulai dari penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hingga penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha nakal.

Bahkan, mengatur soal fleksibitas jam kerja bagi buruh, hingga menerapkan prinsip easy hiring easy firing (kemudahan mengambil, kemudahan memutus) yang memudahkan pengusaha dalam melakukan koreksi terhadap para pekerja nya sewaktu-waktu.

Baca :  Fraksi PPP dan Nasdem Sepakat Potong Gaji Bantu Penanganan COVID-19

“Bila kepentingan pengusaha lebih dominan diakomodir oleh Pemerintah dan DPR dalam omnibus law ini, maka Pemerintah telah gagal melindungi hak-hak masyarakat,” tuturnya.

Karena itu, IGJ meminta Pemerintah dan DPR membuka teks draft RUU Omnibus Law dan melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya.

Omnibus law merupakan peraturan perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan.

Dalam satu buah Omnibus Law terdapat banyak pengaturan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri tanpa terikat (atau setidaknya dapat menegasikan) dengan peraturan lain.

Omnibus Law terdiri dari multisektoral dan banyak pasal akibat dari banyak sektor yang akan dimasukkan dalam omnibus law.