JAKARTA-Pemerintah membatalkan proses tender bahan bakar bersubsidi yang kini tengah dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Alasanya, BBM bersubsidi tak boleh diserahkan kepada swasta.
“Untuk urusan BBM bersubsidi, tidak layak diserahkan ke swasta apalagi asing. Serahkan saja ke BUMN yakni Pertamina yang 100 persen sahamnya dimiliki negara,” kata Pengamat energi dari Indonesian Resourses Studies, Marwan Batubara di Jakarta,30/9.
Menurut Marwan, apalagi selama ini pelaksanaan tender yang sudah berjalan 3-4 tahun cenderung dipaksakan.
“Jadi, kenapa tidak sekalian ditiadakan saja,” tegasnya.
Lebih jauh kata Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini meminta, pemerintah tidak bermain-main dengan urusan BBM subsidi yang terkait dengan kebutuhan utama rakyat.
Pendapat yang sama juga dikemukakan pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, yang mengatakan pemerintah terlalu longgar memberikan kesempatan perusahaan asing mendistribusikan BBM subsidi.
“Jika Pertamina masuk di negara lain seperti Malaysia diwajibkan membangun kilang, semestinya mereka juga perlu diwajibkan di sini,” katanya.
Kalau asing atau swasta ikut menyalurkan, lanjutnya, maka juga harus membangun infrastrukturnya.
“Jangan seperti sekarang, infrastrukturnya sebagian masih menumpang ke infrastruktur milik Pertamina,” ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, kalau sudah berbicara keistimewaan.
“Baru bicara ‘fairness’ saja sudah perlu dipertanyakan. Pemerintah harus lebih ‘fair’. Mengapa BUMN sendiri malah cenderung dianaktirikan,” tuturnya.
Lebih lanjut Komaidi menambahkan pemerintah menghambat masuknya perusahaan asing mendistribusikan BBM subsidi dengan ketentuan tender yang lebih ketat.
Selain diwajibkan membangun kilang dan infrastruktur pendukungnya, menurut Komaidi, pemerintah juga tidak memberikan kuota BBM subsidi di wilayah Jawa kepada perusahaan non-Pertamina.
“Buka saja alokasi di daerah Indonesia bagian timur yang memang biaya pendistribusiannya mahal,” jelasnya.
Sedang, Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi juga mengatakan, pemerintah harus memberikan keberpihakkan kepada Pertamina sebagai BUMN.
“Dalam persoalan tender BBM ini, tidak ada keberpihakan itu. Harusnya ada nasionalisme terhadap Pertamina seperti di negara lain,” ujarnya.
Menurut Eri, selama ini, Pertamina sebagai BUMN bisa diperintahkan pemerintah untuk menjamin dan mengamankan pendistribusian BBM di seluruh pelosok negeri.
“Bagaimana dengan pelaku asing, apakah juga bisa diperintahkan hal yang sama,” tandasnya.
Lalu, lanjut Eri, Pertamina sebagai BUMN, juga mendistribusikan BBM subsidi dahulu, baru kemudian meminta pembayarannya.
“Bayangkan kalau asing yang melakukan. Pastinya, perhitungannya harus jelas. Namun, karena ini Pertamina adalah perusahaan negara, maka masyarakat tetap bisa mendapat jaminan BBM subsidi,” ujarnya.
Saat ini, BPH Migas tengah menyelenggarakan tender penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi untuk 2013. Tercatat sebanyak empat perusahaan yang berminat yakni PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR), dan PT Surya Parna Niaga (SPN).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, alokasi volume tender yang akan diberikan ke perusahaan non-Pertamina mencapai 2,4 persen dari alokasi BBM subsidi tahun 2013 sebanyak 46 juta kiloliter atau sekitar 1,1 juta kiloliter .
Jumlah tersebut meningkat hingga 700 persen dibandingkan alokasi tahun 2012 yang 0,4 persen dari 40 juta kiloliter atau 160.000 kiloliter. **
