Pemerintah Didesak Bayar Utang ke Pertamina

JAKARTA-Kalangan DPR mendesak pemerintah agar segera melunasi hutang ke Pertamina yang mencapai Rp24 Triliun. Pelunasan hutang itu dibutuhkan guna menjaga beban Pertamina yang terlalu berat. “Saya khawatir, Pertamina akan mengalami gangguan siklus keuangan jika utang pemerintah tidak di bayarkan. Belum lagi beban Pertamina yang harus memutar otak untuk penerapan BBM satu harga. Jika dibiarkan, maka manajemen keuangan pertamina dipastikan akan terganggu,” kata anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Politisi Hanura ini menyayangkan sikap pemerintah yang tidak profesional dan konsisten mengawal kebijakan tersebut. Apalagi ada utang dari lembaga tertentu yang mencapai sekitar 10 triliun juga belum dibayar ke Pertamina. “Jika tak segera dibayarkan maka laba Pertamina yang berhasil dibukukan tahun lalu akan tergerus habis,” tambahnya.

Lebih jauh Mukhtar mendukung sepenuhnya setiap langkah yang diambil PT. Pertamina sebagai perusahaan terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia dalam pengelolaan Migas Nasional. Pertamina bisa diandalkan untuk bersaing di dunia internasional. “Dengan berbagai upaya Pertamina memenuhi tuntutan itu, termasuk menjalankan kebijakan BBM satu harga di saeluruh Indonesia. Ini bukan persoalan mudah, kebijakannya luar biasa sehingga membutuhkan penerapan teknis yang tidak sederhana. Dibutuhkan kecerdasan manajemen untuk merealisasikan kebijakan pemerintah,” ujar legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini.

Mukhtar menyayangkan sikap pemerintah yang tidak profesional dan konsisten mengawal kebijakan tersebut.  “Jika tak segera dibayarkan, lanjut Mukhtar, maka laba Pertamina yang berhasil dibukukan tahun lalu akan tergerus habis,” tambahnya.

Menurut Mukhtar, jika Pertamina diminta profesional, maka pemerintah juga harus profesional. Harus ada keadilan dalam pengambilan kebijakan agar penerapannya juga bisa maksimal. Sebagai bagian dari partai pendukung Pemerintah, Hanura berkewajiban mengingatkan Pemerintah bahwa Pertamina adalah aset negara yang penting.  “Jika perusahaan ini berhasil menjadi perusahaan yang mendunia, maka Pemerintah dan rakyat Indonesia pulalah yang akan menikmatinya,” tutup Wasekjend DPP Partai Hanura ini.

Seperti diketahui Komisi VII DPR RI bersama PT Pertamina (Persero) menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senin, 28 Agutus 2017. Rapat berlangsung alot, dan berlangsung hingga larut malam. ***