Pemerintah Diminta Perkuat Pengawasan Terintegrasi, Bukan Alihkan Peran OJK

ILustrasi

JAKARTA-Komisi XI DPR meminta agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan terintegrasi pada sektor jasa keuangan dan bukan malah merencanakan untuk mengembalikan peran dan fungsi pengawasan bank ke Bank Indonesia (BI).

“Pada sektor keuangan, sejauh ini pemerintah mengeluhkan masalah komunikasi dan leadership. Jadi, bukan lembaganya yang harus diubah atau tupoksi (tugas pokok dan fungsi) lembaganya,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi dalam diskusi virtual “Infobank & The Chief Economist Forum: Masa Depan Pengawasan Terintegrasi Sektor Keuangan” di Jakarta, Selasa (22/9).

Dia mengaku, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini berperan dalam pengawasan perbankan merupakan produk Parlemen.

Fathan mengkhawatirkan, peralihan peran dan fungsi pengawasan perbankan dari OJK ke BI akan mengguncang pasar keuangan nasional, lantaran pemerintah tidak berpijak pada kebijakan jangka panjang.

Lebih lanjut Fathan menegaskan, permasalahan di sektor jasa keuangan ada pada komunikasi dan koordinasi antarpimpinan lembaga, sehingga solusinya bukan mengembalikan pengawasan perbankan ke BI atau bahkan membentuk Dewan Moneter.

“Kita perlu bank sentral dan OJK yang kuat,” ucapnya.

Pada dasarnya, menurut Fathan, pemerintahan yang kuat membutuhkan bank sentral yang independen, namun ada kalanya di dalam pemerintahan yang kuat juga tergoda untuk mengintervensi bank sentral dan akhirnya menjadi tidak independen.

“Sekarang ini publik juga dikejutkan oleh pemerintah yang berencana menerbitkan Perppu untuk penguatan sektor keuangan,” ungkapnya.

Dia berharap, pemerintah bisa melakukan komunikasi dengan DPR terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

“Saya ingin menambahkan, seharusnya OJK juga membentuk badan pengawas seperti yang dilakukan BI dengan membentuk BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia),” ujar Fathan.