JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengharapkan belanja negara pada 2019 lebih berkualitas. Terutama lebih diarahkan pada pembangunan fondasi sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif. “Hal ini untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan,”
kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti di Jakarta, Rabu, (20/2/2019).
Frans menambahkan pembangunan fondasi SDM Indonesia yang kompetitif harus dimulai dari penguatan layanan dasar pada tiga sektor utama, yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. “Semakin besarnya komitmen pemerintah menginvestasikan APBN pada tiga sektor utama tersebut harus didukung oleh komitmen seluruh kementerian/lembaga (K/L) serta partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaannya,” terangnya.
Pada 2019 pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp415 triliun. Target utama tertuju pada pembangunan dan revitalisasi 1.834 kilometer jalan, 37.177 meter jembatan, penyediaan 6.873 unit rumah susun, penyelesaian pembangunan 48 unit bendungan, empat bandara baru, dan 394,8 kilometer jalur kereta api serta pembangunan dan rehabilitasi irigasi bagi 170,4 ribu hektar lahan.
Di bidang kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp123,1 triliun dengan fokus utama untuk menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta penerima.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sejumlah Rp492,5 triliun di bidang pendidikan untuk perluasan akses Program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung kegiatan belajar 55,8 juta siswa, penyaluran beasiswa Bidikmisi bagi 471,8 ribu mahasiswa, dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi 1,4 juta guru.
Selain itu, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga melakukan proses monitoring dan evaluasi atas kinerja anggaran yang dikelola oleh seluruh kementerian/lembaga. Hal itu merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas belanja secara utuh dan berkesinambungan.
DJPb dan DJA secara bersama-sama telah melaksanakan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan negara, yang meliputi kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran. “Hasil evaluasi menunjukkan bahwa serapan belanja K/L tahun 2018 yang optimal tidak lepas dari pola eksekusi anggaran oleh satuan kerja K/L secara keseluruhan yang semakin baik,” ujar Frans. ***
