Pemerintah Kaji Serius Pendirian Bank Tani

Presiden Jokowi saat menghadiri pembukaan Munas HKTI, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (31/7)

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengemukakan, pemerintah membutuhkan data tunggal pertanian nasional untuk memajukan sektor pertanian. Tanpa data tunggal, seperti yang selama ini terjadi, sulit untuk merancang jenis tanaman pangan, sebaran, waktut anam, dan proses pascapanen.

“Apalagi pada saat terjadi perubahan musim tanam karena pengaruh perubahan iklim dunia seperti sekarang. Ketersediaan data tunggal tersebut mutlak diusahakan bersama,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Nasional VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, Jakartya, Jumat (31/7).

Selain data tunggal, ketersediaan sarana produksi, termasuk benih dan pupuk dengan harga terjangkau petani, kata Presiden sebagaimana dikutip Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit, Jumat (31/7), juga sangat penting dalam memajukan pertanian nasional.

Baca :  Presiden: 8 Bendungan Selesai Dibangun Tahun Ini

Sedangkan untuk memberdayakan petani, hal mendesak yang perlu diupayakan seluruh pemangku kepentingan adalah masalah permodalan dan pemasaran. Karenaitu, kata Presiden, gagasan pendirian Bank Tani perlu dikaji lebih serius agar petani menjadi bermartabat sehingga tidak terjebak pengijon dan lintah darat.

Menurutnya, pemasaran hasil pertanian dengan harga yang menguntungkan petani, juga perlu dikembangkan lebih sistematis dan modern dengan melibatkan Bulog dan Koperasi.

“Dengan adanya petani yang semakin berdaya, kedaulatan pangan nasional dapat terwujud. Optimisme seperti ini yang perlu terus dibangun,” tutur Jokowi.

Untuk menunjang kedaulatan pangan tersebut, jelas Presiden Jokowi, Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung pada beras.

“Budaya beras harus dikurangi, dan diversifikasi pangan lokal harus dikembangkan seiring dengan reformasi agraria yang dijalankan pemerintah,” papar Jokowi.

Baca :  Presiden Jokowi: ‘Feeling’ Saya Esemka Laku Keras

Mengutip data, Presiden Jokowi menyatakan konsumsi beras dunia saat ini mencapai lebihdari 450 juta ton per tahun dan singkong sekitar 242 juta ton. Dengan kebutuhan seperti itu, kata Presiden, ada peluang bagi Indonesia untuk bias member makan dunia kalau petani kita berdaya dan terorganisir dengan baik.

Ia menegaskan, mustahil swasembada pangan, kedaulatan pangan, dan surplus pangan dapat terwujud kalau petani tidak berdaya dan tidak terorganisir.

Presiden lantas menyinggung pidatonya dalam Pembukaan Konferensi Asia Afrika 22 April 2015, bahwa masa depan dunia ada di sekitar garis katulistiwa.

“Sinar matahari yang terus menerus akan membuat produksi pangan, termasuk energy dan air, akan tetap melimpah. Dan kita hidup di wilayah ini,” kata Presiden.

Baca :  Jokowi Tuding Baja Impor Dorong Defisit Neraca Perdagangan

Karenaitu Presiden mengingatkan, pemberdayaan petani jangan hanya jadi slogan atau bahkan wacana kampanye politik. “Memberdayakan petani membutuhkan lompatan berpikir dan langkah-langkah nyata,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung fenomena El-Nino yang mengakibatkan beberapa daerah mengalami defisit air.

Ditegaskan Presiden, El Nino akan memberikan dampak bagi petani, terutama di musim tanam. Untuk mengatasi defisit air ini, kata Presiden, dalam jangka pendek pemerintah melakukan program pemompaan, dengan menambah alokasi pompa air yang akan diberikan pada kelompok-kelompok tani yang mengalami kekeringan.

Bukan hanya itu, pembangunan sumur resapan, embung-embung dan bendungan pun perlu diperbanyak.

“Jangan hanya mengeluh pada saat musim kemarau tiba. Namun, kita tidak pernah memperhatikan kelimpahan air ketika musim hujan,” pungkasnya.