JAKARTA-Guna mendukung industri ubin keramik di dalam negeri, Kementerian Keuangan memutuskan untuk melakukan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguards terhadap produk ubin keramik dari India dan Vietnam.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, Kemenkeu telah mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan BMTP terhadap Impor Produk Ubin Keramik.
Perubahan ini tercantum PMK Nomor 111/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 119/ PMK.010/2018 tentang Pengenaan BMTP terhadap Impor Produk Ubin Keramik.
“Berdasarkan evaluasi Kementerian Perdagangan pada Desember 2019, impor ubin keramik dari India dan Vietnam pada periode 2018-2019 melonjak masing-masing sebesar 22,72 persen dan 6,58 persen,” ujar Febrio di Jakarta, Jumat (28/8).
Dia menyampaikan bahwa secara garis besar isi PMK Nomor 111/PMK.010/2020 mengeluarkan negara India dan Vietnam dari daftar negara yang dikecualikan terhadap pengenaan BMTP ubin keramik sesuai PMK Nomor 119/PMK.010/2018.
Sehingga dengan diberlakukannya PMK perubahan ini, maka India dan Vietnam dikenakan BMTP atas impor ubin keramik.
Febrio menyebutkan, besaran dan jangka waktu pengenaan BMTP terhadap impor ubin keramik tidak mengalami perubahan dari PMK sebelumnya.
BMTP pada tahun pertama dikenakan sebesar 23 persen, tahun kedua sebesar 21 persen dan pada tahun ketiga sebesar 19 persen dengan periode pengenaan hingga Oktober 2021.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, pengenaan BMTP ubin keramik dari India dan Vietnam didasari data peningkatan impor ubin keramik dari kedua negara tersebut, setelah dikecualikan dari pengenaan BMTP sesuai PMK119/PMK.010/2018.
Sehingga berdasarkan data importasi tersebut, serta merujuk pada Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards, maka India dan Vietnam dapat dikeluarkan dari daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP. Karena, pangsa impor dari kedua negara itu telah melebihi 3 persen.
Sementara itu pada PMK 119/PMK.010/2018, pemerintah telah mengenakan BMTP terhadap produk ubin keramik yang cukup efektif dalam menekan produk impor, khususnya produk ubin keramik dari China yang menurun signifikan.
Namun pada saat yang bersamaan, terjadi lonjakan yang cukup signifikan terhadap importasi dari India dan Vietnam yang telah menekan industri di dalam negeri.
Maka, jelas Febrio, pemerintah berupaya untuk mengefektifkan dukungan dan perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan mengenakan safeguards terhadap ubin keramik dari India dan Vietnam.
“Pemerintah berkomitmen untuk mendukung industri dalam negeri, khususnya ubinkeramik, untuk dapat kembali bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar domestik,” paparnya
