JAKARTA-Pemerintah menolak usulan Japan Bank for International Co-operation (JBIC) untuk membangun Jembatan Selat Sunda (JSS), mengingat pembangunan proyek mercusuar itu akan menambah besar jumlah utang negara.
“Kalau (didanai) JBIC, itu berarti menambah utang lagi. Masak iya kita mau menambah utang lagi? Kalau ada swasta dan gabungan BUMN dan BUMD, kenapa tidak? Kalau utang lagi, berarti APBN lagi pembiayaannya,” kata Hatta di Gedung DPR Jakarta, Senin (1/10).
Hatta mengungkapkan, tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk membangun JSS dengan menggunakan dana dari APBN, karena nilai proyek tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp120 triliun.
“(Nilai) itu terlalu besar, padahal kita memerlukan dana untuk prioritas-prioritas lain, seperti irigasi, infrastruktur dan lain-lain,” ucapnya.
Lebih lanjut Hatta menjelaskan, pembangunan JSS tidak terpisah dengan pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) di kawasan Selat Sunda.
“Jadi memang di desainnya (Peraturan Presiden No. 86/2011) itu adalah sebuah kawasan bukan hanya jembatan,” katanya.
Dia menambahkan, apabila pengembangan kawasan Selat Sunda hanya berupa pembangunan jembatan, tentu kawasan tersebut tidak akan menarik bagi investor.
“Kami ingin mengembangkan kawasan, sehingga nanti ada pusat pertumbuhan baru di sana,” ucapnya.
Sebelumnya, Jumat (28/9), Presiden JBIC Hiroshi Watanabe sempat mengisyaratkan bahwa pihaknya akan membiayai pembangunan JSS asalkan jembatan tersebut ditetapkan sebagai jalan tol dengan tarif komersial.
“Mengenai Jembatan Selat Sunda, apakah kami berminat? Bisa ya dan juga bisa tidak, karena tergantung bagaimana pengelolaan jembatan tersebut,” kata Watanabe.
Watanabe mengatakan, jika proyek JSS nantinya mematok tarif tol yang tinggi, maka JBIC akan membiayai pembangunan jembatan itu.
“Kalau itu disetujui, JBIC bahkan akan memberikan bunga pinjaman yang rendah dari dana swasta, tetapi tentu saja tidak nol persen seperti pinjaman ODI (Overseas Development Institute),” katanya.
