JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengemukakan, pemerintah akan berkonsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi 945.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), 275.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan 360.000 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Adapun soal pembiayaan, bisa bersumber dari APBN, BUMN dan perusahaan swasta.
“Tujuannya jelas agar ASN, prajurit TNI dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Lanjutan Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI dan Polri, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11).
Presiden berharap, program penyediaan rumah bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri itu bisa memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan program percepatan pembangunan perumahan.
Mengenai aspek penyiapan lahan, Presiden meminta laporan kementerian terkait, apakah hunian ini vertikal atau tidak. Selain itu, ia juga meminta laporan mengenai aksesbilitas ke tempat kerja, dan juga yang berkaitan terintegrasinya dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Ketua OJK Wimboh Santoso, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Wamenkeu Mardiasmo, Wakapolri Komjen Ari Dono, dan eselon 1 Lembaga Kepresidenan, serta undangan lainnya
