JAKARTA – Jika benar-benar BBM naik senilai Rp100/liter dipastikan akan menciptakan inflasi sekitar 1,43%, lalu kemiskinan naik 0,61%, yaitu sekitar 1.525.000 juta orang.
Lalu, setiap kenaikan BBM senilai Rp 500/liter, maka diperlukan tambahan penghasilan baru setiap rumah tangga sebesar Rp 100.000/bulan.
Demikian disampaikan Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka kepada Wartawan, di gedung DPR, Jumat, (29/8/2014).
Fakta yang disampaikan Rieke, adalah hasil rapat antara Pemerintah SBY dan Komisi IX DPR, beberapa waktu lalu.
Lebih jauh, Rieke menjelaskan terkait ruang Fiskal RAPBN 2015 dengan membuka belanja RAPBN dan jumlah alokasi anggaran untuk jalankan program di luar subsidi BBM Rpp291,111 Triliun.
Diantaranya, belanja Kementrian/Lembaga mencapai Rp600 triliun, belanja pegawai mencapai Rp 270 Triliun, dan belanja Modal ditambah belanja Barang sebesar Rp330 Triliun, belanja Sosial dan belanja lain-lain mencapai Rp150 Triliun.
“Ruang fiskal tersedia Rp480 Triliun, hanya habis untuk program Pemerintah SBY yang tinggal kurang lebih 1,5 bulan,” tegasnya.
Untuk itu, Rieke pun kembali mempertanyakan apakah mencabut subsidi BBM satu-satunya cara untuk mendapatkan anggaran guna menjalankan 9 Program Nawa Cita Jkw-JK?.
“Masih banyak cara lain. Pemerintahan SBY yang tinggal satu bulan setengah harus punya itikad baik. Sebagai seorang neragawan, saya yakin SBY tak punya niat untuk mengganjal program-program Pemerintahan Jkw JK,” tuturnya.
Kata Rieke, dalam “negosiasi antara Jokowi dan SBY” yang berlangsung di Bali, kiranya ada opsi ruang fiskal untuk jalankan 9 program nawa cita.
Hal yang wajar, SBY “serahkan” 50% dari Rp480 Triliun.
Sekitar Rp 240 Triliun, dirinya yakin bisa dioptimalkan untuk program nawa cita.
Dijelaskan Rieke, anggaran sekitar Rp 240 Triliun.
Di enam bulan pertama, sambil menanti pembahasan APBN Perubahan 2015, ada beberapa prioritas program.
Yakni, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pembangunan Puskesmas, Kartu Indonesia Pintar, Anggaran Desa sesuai dengan perintah UU Desa maka diwajibkan ada alokasi anggaran langsung ke desa dari APBD dan APBN.
Pemerintah SBY hanya alokasikan Rp 9 Triliun di RAPBN 2015 untuk 79.702.
Per desa artinya hanya mendapat alokasi sekitar Rp 114 juta.
“Untuk tahap awal, dengan kondisi kas negara yang ditinggalkan pemerintah SBY defisit 257 T, maka oleh Pemerintahan Jokowi- JK per desa direncanakan Rp.500 juta. Total anggaran tambahan yang diperlukan sebesar 30 T,” cetusnya.
Rieke berharap, pertemuan SBY dan Jokowi jangan sampai membuat rakyat buntung. Karena hanya tinggal satu bulan pemerintahan SBY.
