Pemilu 2014 Terburuk

Wednesday 30 Apr 2014, 5 : 28 pm
by

JAKARTA – Direktur  Program Tranparency International Indonesia (TII), Ibrahim Fahmi Badoh menilai penyelenggaraan Pemilu 2014 merupakan yang terburuk dibandingkan Pemilu 2009.

Selain maraknya politik uang dan saling sikut antara caleg, pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia ini juga dinodai dengan kecurangan yang dilakukan secara masif.

Alhasil, wakil rakyat terpilih adalah mereka yang memiliki kemampuan logistik yang besar.

“Kita tidak tahu kekuatan ekonomi pengusaha hitam mana yang dominan di balik terpilihnya anggota DPR. Dan jangan heran kalau terjadi korupsi gila-gilaan di Senayan karena banyak sekali yang harus membayar utang ke pengusaha hitam,” ujar Fahmi Badoh dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Pemilu 2014 : Baik atau Buruk” di gedung DPD/MPR-RI, Jakarta, Rabu (30/4).

Menurutnya, Undang-undang (UU) pemilu sangat diskriminatif.

Apalagi, UU tersebut tidak sama sekali mendukung penyelengaraan pemilu yang bersih.

“Dan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini,” katanya.

Salah satu persoalan yang disorotinya adalah transparansi rekening kampanye partai politik (parpol).

KPU terkesan jelas tidak mau terbuka soal itu.

Padahal untuk menghindari politik uang, seharusnya parpol yang ikut pemilu sudah ada rekening sehingga akan diketahui berapa dana untuk persiapan partai tersebut  mengikuti pemilu.

Tapi tak satupun parpol yang membuatnya.

Alhasil, sambung  Fahmi Badoh, publik tidak tahu siapa saja yang menyumbang dana ke parpol.

Padahal di Pemilu sebelumnya bisa diketahui jika ada pengusaha yang ikut menyumbang.

Akibatnya, untuk proses pengauditan berapa dana yang dikeluarkan partai tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Artinya proses pengauditan hanya permainan saja dan pelaksanaan pemilu 2014 lebih buruk dari pemilu sebelumnya,” katanya.

Fahmi Badoh menambahkan, tengok saja dengan pencalonan anggota (Caleg) yang berasal dari partai tidak sama dengan caleg anggota untuk DPD-RI.

“Di mana caleg DPD sifatnya independen, siapa saja dapat menjadi calegnya. Sementara caleg yang berasal dari partai sudah diatur siapa yang akan menjadi caleg partainyanya. Hal ini saja sudah nampak perbedaan-perbedaannya,” tandasnya. (OCTA HAMDI)

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah

Said Abdullah: APBN ‘Prudent’, Perekonomian Nasional Memuaskan

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan pandangannya

DPR Minta Kominfo Prioritaskan Pembangunan BTS di Daerah Perbatasan

JAKARTA-Anggota Komisi I DPR RI TB.Hasanuddin meminta agar Menteri Komunikasi