JAKARTA-Presiden Jokowi diingatkan agar segera mengambil sikap tegas terkait pembenahan pilkada serentak. Dengan cara itu, maka pemerintah bisa melaksanakan nawa citanya. Sehingga program ekonomi yang sudah berjalan jangan sampai terganggu. ”Akhir tahun ini kita akan masuk ke Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan juga akan melaksanakan pilkada serentak,” kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro bersama sekretaris kelompok DPD di MPR Muhammad Asri Anas dalam diskusi “Etika Politik Pemilukada” di Jakarta, Senin (7/9/2015.
Menurut guru besar riset LIPI, pemilukada bisa mengganggu keberadaan investor. Masalahnya potensi kerusuhan akan terbuka. “Siapa yang bisa menjamin tak ada rusuh. Ini akan jadi persoalan serius jika ditambah dengan masalah-masalah yang sudah ada,” tegasnya.
Padahal tujuan pemilukada, lanjut Wiwik-sapaan akrabnya, untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Namun hal ini belumlah pernah tercapai. “Dengan fakta bahwa persiapan, penyelenggara dan para peserta pilkada dalam hal ini partai politik tidak siap, maka akan sulit bagi kita untuk bisa bersikap positif terhadap pelaksanaan pilkada serentak,” paparnya.
Sementara itu Senator dari Sulawesi Barat Muhammad Asri Anas mengatakan partai politik telah gagal melakukan proses kaderisasi sehingga yang diusung bukanlan calon terbaik,tapi calon yang paling banyak memiliki dana untuk ikut serta dalam pilkada. “Bayangkan saja seorang ketua DPD partai, bisa tidak dijadikan bakal calon kepala daerah oleh partai asal bernaung dan memimpinnya partai itu di daerahnya dan memenangkanya dalam pileg lalu,” ucapnya.
Dia pun menceritakan bagaimana para pengurus partai di daerah bisa dikalahkan sebagai bakal calon oleh partainya hanya karena tidak punya cukup uang melawan pihak luar yang memiliki uang.
“Banyak pimpinan DPD partai dimintai uang mahar juga oleh partai dan jika tidak menyanggupi, maka yang diusung orang lain yang punya uang meski dia bukan kader,” pungkasnya. **aec
